Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wewenang BI untuk Mengatasi Depresiasi Rupiah yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sepanjang penelusuran kami, faktor yang mempengaruhi nilai tukar atau kurs adalah jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik. Jika permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun, dan sebaliknya.[1] Adapun, permintaan dan penawaran valuta asing tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan ke luar negeri.[2]
Akibat depresiasi nilai tukar mata uang adalah dapat meningkatkan harga-harga barang impor dan pada lanjutannya memicu inflasi di dalam negeri.[3] Selain itu, depresiasi nilai tukar dapat memberatkan neraca perusahaan yang sumber pembiayaannya berasal dari utang luar negeri, sebab akan mengakibatkan beban bunga dan pokok utang luar negeri dalam mata uang domestik yang menjadi semakin besar.[4]
Sepanjang penelusuran kami, lembaga yang tugas utamanya menjaga kestabilan nilai rupiah adalah pada bank sentral atau Bank Indonesia.
Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 9 angka 2 UU P2SK yang mengubah Pasal 7 UU 3/2004 yang berbunyi:
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Adapun, yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain dan diperlukan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.[5]
Selain itu, di dalam Penjelasan Umum Angka 5 UU Keuangan Negara diterangkan bahwa untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.
Kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia merupakan kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.[6]
Dalam menjalankan tugas tersebut, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk memitigasi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memelihara stabilitas sistem keuangan.[7]
Wewenang Bank Indonesia yang berkenaan dengan menjaga stabilitas nilai rupiah adalah melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter[8] berupa:[9]
- mengelola suku bunga;
- mengelola nilai tukar;
- mengelola likuiditas;
- mengelola lalu lintas devisa;
- mengelola cadangan devisa negara;
- mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing; dan
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya.
Dalam mengelola suku bunga, Bank Indonesia melakukan:[10]
- penetapan suku bunga kebijakan, suku bunga penempatan dana pada Bank Indonesia dan penyediaan dana oleh Bank Indonesia, serta suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia; dan
- mempengaruhi suku bunga pasar.
Kemudian, wewenang untuk mengelola nilai tukar dilaksanakan berdasarkan sistem nilai tukar sebagai upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil.[11] Pelaksanaan kebijakan nilai tukar ini didasarkan pada nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut,antara lain:[12]
- dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;
- dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;
- dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.
Selanjutnya, dalam mengelola likuiditas, Bank Indonesia menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, pasar valuta asing, perbankan, dan perekonomian untuk mendukung pengelolaan suku bunga dan nilai tukar.[13]
Untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas di atas, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter untuk mencapai sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil,[14] dengan cara:[15]
- operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing; dan
- mengatur giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing.
Operasi moneter Bank Indonesia tersebut dapat dilakukan melalui:[16]
- penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
- pembelian dan penjualan surat berharga negara dan surat berharga berkualitas tinggi lainnya secara jual putus (outright) di pasar sekunder;
- transaksi repo (repurchase agreement) dan atau reverse reposurat berharga negara dan surat berharga kualitas tinggi lainnya;
- penempatan dan penyediaan dana jangka pendek ke dan dari Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing (term deposit, deposit facility, dan lending facility);
- pembelian dan penjualan valuta asing; dan
- transaksi lainnya di pasar uang dan pasar valuta asing.
Selengkapnya mengenai operasi moneter Bank Indonesia dapat Anda baca dalam Bab V Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga PBI 11/2024.
Lebih lanjut, cara pengendalian moneter yang kedua adalah dengan mengatur giro wajib minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank umum konvensional atau bank umum syariah dan unit usaha syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga dari bank umum konvensional atau bank umum syariah dan unit usaha syariah.[17]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter.
Referensi:
Iskandar Simorangkir dan Suseno. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Seri Kebanksentralan No. 12, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004;
[1] Iskandar Simorangkir dan Suseno. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Seri Kebanksentralan No. 12, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004, hal. 6
[2] Iskandar Simorangkir dan Suseno. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Seri Kebanksentralan No. 12, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004, hal. 8
[3] Iskandar Simorangkir dan Suseno. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Seri Kebanksentralan No. 12, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004, hal. 20
[4] Iskandar Simorangkir dan Suseno. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. Seri Kebanksentralan No. 12, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004, hal. 28
[5] Penjelasan Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang mengubah Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU 3/2004”)
[6] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU Bank Indonesia”)
[7] Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (3) huruf c UU 3/2004 dan Penjelasan Pasal 9 angka 1 UU P2SK yang mengubah Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004
[8] Pasal 9 angka 3 U P2SK yang mengubah Pasal 8 UU 3/2004 jo. Penjelasan Umum UU 3/2004
[9] Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (2) UU 3/2004
[10] Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (4) UU 3/2004
[11] Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (5) UU 3/2004 dan penjelasannya
[12] Penjelasan Pasal 12 UU Bank Indonesia
[13] Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (6) UU 3/2004
[14] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (“PBI 11/2024”)
[15] Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (7) UU 3/2004
[16] Penjelasan Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Penjelasan Pasal 10 ayat (7) huruf a UU 3/2004
[17] Pasal 1 angka 16 PBI 11/2024