Perlindungan Konsumen
Wewenang Penerbitan Sertifikat Halal, di Tangan Siapa?
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Bagaimana caranya agar saya dapat mengajukan label halal saat ini? Apakah kepada MUI atau Kementerian Agama?


Bacaan 7 Menit

Bagaimana caranya agar saya dapat mengajukan label halal saat ini? Apakah kepada MUI atau Kementerian Agama?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Iffah Karimah, S.H., M.Sc. dari Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI), pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 27 Mei 2020.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan produk halal, yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.[1] Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.[2] Lebih lanjut, Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.[3]
Pada dasarnya, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.[4]
Sebagai informasi, sebelum adanya UU 33/2014 yang diperbaharui oleh Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023, terdapat beberapa lembaga yang menjadi pemangku kepentingan terkait masalah kehalalan produk, yaitu:
Berdasarkan Pasal 48 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat (1) UU 33/2014, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Penyelenggaraan JPH tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agama (“Menteri”).[5] Kemudian, untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, maka dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.[6] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPJPH inilah yang menggantikan peran MUI sebagai pemegang kewenangan sertifikasi halal. Adapun peran LPPOM MUI yang dahulu bertugas memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk digantikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (“LPH”).[7]
Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH memiliki kewenangan antara lain:[8]
Meskipun kedudukan MUI digantikan oleh BPJPH, namun MUI tetap memiliki peran dalam proses sertifikasi halal. Sebab, BPJH dapat bekerjasama dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh dalam melaksanakan wewenangnya,[9] dalam hal penetapan kehalalan produk.[10]
Lantas, bagaimana proses pengajuan sertifikasi dan label halal? Berikut adalah ulasannya.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang didapatkan berdasarkan proses sertifikasi halal. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal.
Proses sertifikasi halal oleh BPJPH sendiri dapat dirangkum sebagai berikut:
Adapun sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (“PPH”). Dalam hal ada perubahan komposisi bahan dan/atau PPH, pelaku usaha wajib memperbaharui sertifikat halal.[17]
Baca juga: Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
[1] Pasal 48 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU 33/2014”).
[2] Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU 33/2014.
[3] Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU 33/2014.
[4] Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 10 UU 33/2014.
[5] Pasal 48 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat (2) UU 33/2014.
[6] Pasal 48 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat (3) UU 33/2014.
[7] Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 8 UU 33/2014.
[8] Pasal 6 UU 33/2014.
[9] Pasal 48 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 UU 33/2014.
[10] Pasal 48 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 10 ayat (1) UU 33/2014.
[11] Pasal 48 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU 33/2014.
[12] Pasal 48 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU 33/2014.
[13] Pasal 48 angka 17 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU 33/2014.
[14] Pasal 48 angka 18 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 UU 33/2014.
[15] Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 33/2014.
[16] Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 ayat (3) UU 33/2014.
[17] Pasal 48 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU 33/2014.