Bisnis

Yang Jadi Pihak dalam Perjanjian, Sekolah atau Yayasan?

Bacaan 4 Menit
Yang Jadi Pihak dalam Perjanjian, Sekolah atau Yayasan?

Pertanyaan

Sekolah yang beroperasi di bawah yayasan pendidikan, dalam membuat MoU/Perjanjian Kerja Sama dengan perusahaan/institusi lain, siapakah yang menjadi pihak dalam MoU/perjanjian, sekolah atau yayasan? Jika sekolah boleh menjadi pihak, apakah boleh ditandatangani oleh kepala sekolah? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Sehingga apabila sekolah yang didirikan yayasan hendak melakukan perbuatan hukum seperti penandatanganan MoU atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain, maka pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah sekolah, bukan yayasan yang mendirikan sekolah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Sekolah yang Didirikan Yayasan

Karena keterbatasan informasi yang Anda berikan, kami asumsikan maksud dari “kerja sama dengan perusahaan/institusi lain” di sini adalah bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”) menjelaskan pengertian yayasan sebagai berikut:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.[1]

Dalam arti yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.[2]

Kegiatan usaha yang dapat didirikan oleh yayasan memiliki cakupan luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.[3]

Sehingga, yayasan diperbolehkan mendirikan kegiatan usaha pendidikan atau yang dalam hal ini sekolah.

Baca juga: Bidang Usaha yang Diperbolehkan Bagi Yayasan

 

Pihak yang Mewakili Sekolah

Agus Riyanto dalam bukunya Hukum Bisnis Indonesia menyatakan pihak yang dapat mewakili yayasan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal ke berbagai bentuk usaha adalah pengurus yayasan (hal. 29).

Sejalan dengan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 28/2004, masih bersumber dari buku yang sama, yayasan tidak boleh aktif melakukan pengurusan sehari-hari atas badan usaha yang didirikan (hal. 29).

Oleh karena itu, meskipun yayasan mendirikan sekolah itu, namun yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara langsung atas sekolah yang bersangkutan.

Dengan demikian, apabila sekolah yang beroperasi di bawah naungan yayasan hendak melakukan perbuatan hukum seperti penandatanganan MoU atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain, maka yang menjadi pihak adalah sekolah, bukan yayasan yang mendirikan sekolah.

Kemudian menurut hemat kami, pihak sekolah untuk melakukan suatu perbuatan hukum dapat diwakili oleh kepala sekolah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pimpinan satuan pendidikan.[4]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

 

Referensi:

Agus Riyanto. Hukum Bisnis Indonesia. Batam: Batam Publisher, 2018.


[1] Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan

[3] Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan