Pengecualian Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul “tindak pidana pencucian uang dan rahasia bank” yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Jum’at, 07 Juni 2002, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 24 Mei 2019.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Bank Meminta Informasi Kredit Karyawannya kepada OJK?

06 Agt, 2025

Tanggung Jawab Bank atas Pembobolan Rekening Nasabah

04 Agt, 2025

Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia

24 Jul, 2025

Tanggung Jawab Bank Kustodian dalam Pengelolaan Reksa Dana KIK

02 Jul, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengaturan Rahasia Bank

Hal yang Anda tanyakan pada dasarnya berkaitan dengan rahasia bank. Ketentuan mengenai rahasia bank dapat ditemukan pada UU Perbankan dan perubahannya. Menurut Pasal 14 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan.

Kemudian, Pasal 14 angka 27 UU P2SK yang mengubah Pasal 40 UU Perbankan, menerangkan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Jika yang menjadi nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Selain pada UU Perbankan dan perubahannya, aturan mengenai rahasia bank secara khusus diatur pada POJK 44/2024. Berbeda dengan UU Perbankan yang mendefinisikan rahasia bank terbatas pada nasabah penyimpan, POJK 44/2024 memperluas lingkup rahasia bank menjadi informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan serta nasabah investor dan investasi dari nasabah investor.[1]

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK 44/2024, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasi. Namun, dalam hal:[2]

1. nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur;
2. nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas;
3. nasabah investor sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas; atau
4. nasabah investor sekaligus sebagai nasabah debitur,

kewajiban bank dan pihak terafiliasi merahasiakan informasi mengenai nasabah dilakukan dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya.

Menurut uraian di atas, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi nasabah, baik itu nasabah penyimpan dan simpanannya maupun nasabah investor dan investasinya.

Lantas, apa dasar hukum membuka rahasia bank?

Pengecualian Rahasia Bank

Kewajiban menjaga rahasia bank ini tidaklah mutlak, terdapat alasan-alasan yang dapat mengecualikan kewajiban menjaga rahasia bank. Hal tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 3 POJK 44/2024, yang menyatakan bahwa kewajiban merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya tidak berlaku untuk:

1. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, nasabah dan nasabah, dan terkait dengan nasabah;
2. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
3. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
4. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis;
5. permintaan ahli watis yang sah dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor yang telah meninggal dunia;
6. tukar menukar informasi antar-bank;
7. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
8. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang;
10. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh bank Indonesia;
11. kepentingan pelaksanaan tugas bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh lembaga penjamin simpanan;
12. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal; dan
13. penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara.

Kembali pada pertanyaan Anda, sebagaimana dilihat pada ketentuan di atas, salah satu alasan pengecualian kewajiban merahasiakan rahasia bank adalah untuk kepentingan dalam perkara pidana. Jadi, melihat pada kasus Anda, bank dapat membuka informasi nasabah demi kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Pengecualian Rahasia Bank dalam UU TPPU

Khusus untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”), pengecualian rahasia bank secara khusus diatur dalam UU TPPU. Hal ini sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 45 UU TPPU, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Kerahasiaan sebagaimana disebutkan pada pasal di atas, antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.[3]

Kemudian pengecualian rahasia bank dalam TPPU juga dapat ditemukan pada Pasal 72 ayat (1) UU TPPU, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta bank sebagai pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

1. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
2. tersangka; atau
3. terdakwa.

Dalam meminta keterangan ini, bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.[4]

Sebagai informasi, bank sebagai penyedia jasa keuangan juga wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:[5]

1. transaksi keuangan mencurigakan;
2. transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja; dan/atau
3. transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Jadi dalam hal penanganan perkara TPPU sebagaimana yang terjadi pada kasus yang Anda tanyakan, ketentuan mengenai rahasia bank dikecualikan secara keseluruhan. Artinya, aparat penegak hukum dapat meminta bank untuk membuka rahasia nasabah untuk kepentingan penanganan perkara TPPU.

Selain itu, bank juga wajib untuk menyampaikan laporan kepada PPATK jika terdapat hal-hal tertentu seperti transaksi keuangan yang mencurigakan. Jika tidak, maka bank dapat dikenai sanksi administratif,[6] oleh lembaga pengawas dan pengatur atau PPATK jika lembaga pengawas dan pengatur belum dibentuk,[7] dengan sanksi berupa:[8]

1. peringatan;
2. teguran tertulis;
3. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
4. denda administratif.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.