Syarat dan Cara Menjadi Kurator

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Syarat dan Prosedur Menjadi Kurator yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Mei 2010, dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., pada 23 Maret 2018, dan dimutakhirkan kedua kali pada 03 Juni 2020.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa yang Dimaksud dengan Kurator?

Menurut Pasal 1 angka 5 UU 37/2004, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU 37/2004.

Soal kurator yang Anda tanyakan, kami asumsikan adalah kurator orang perseorangan, yakni:[1]

1. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
2. terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM.

Lantas, apa syarat menjadi kurator?

Syarat Menjadi Kurator

Menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat menjadi kurator, kami akan berpedoman pada ketentuan Permenkumham 37/2018. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham 37/2018, untuk dapat terdaftar sebagai kurator, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
3. setia pada Pancasila dan UUD 1945;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai:

1. advokat;
2. akuntan publik;
3. mediator
4. konsultan hak kekayaan intelektual;
5. konsultan hukum pasar modal; dan
6. arbiter.

6. advokat dan/atau akuntan publik yang pernah terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang;
7. telah mengikuti pelatihan kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh komite bersama;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
10. bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit; dan
11. bersedia dihapus dari daftar kurator dan pengurus, jika terbukti melanggar kode etik kurator dan pengurus dan ketentuan perundang-undangan.

Lantas, bagaimana cara menjadi kurator?

Cara Menjadi Kurator Hukum

Setelah memenuhi persyaratan di atas, cara menjadi kurator kepailitan adalah pemohon dapat melakukan permohonan pendaftaran kurator yang diajukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Dirjen AHU”), melalui laman resmi Ditjen AHU Online dengan mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan berupa:[2]

1. Kartu Tanda Penduduk (“KTP”);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”);
3. sertifikat tanda lulus ujian kurator yang dikeluarkan oleh komite bersama;
4. surat rekomendasi dari organisasi profesi kurator dan pengurus;
5. surat pernyataan tidak rangkap jabatan;
6. surat pernyataan bersedia membuka rekening untuk setiap perkara kepailitan atas nama debitur pailit;
7. surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit;
8. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
9. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. surat pernyataan bersedia untuk menjalankan tugas pengurus dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit;
11. surat pernyataan bersedia dihapus dari daftar kurator dan pengurus, jika terbukti melanggar kode etik kurator dan ketentuan perundang-undangan;
12. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
13. surat keterangan catatan kepolisian;
14. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm;
15. surat keterangan terdaftar sebagai advokat dari organisasi profesi advokat atau surat keterangan terdaftar sebagai akuntan publik dari organisasi profesi akuntan publik;
16. surat keterangan telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 tahun; dan
17. ijazah sarjana hukum atau fotokopi ijazah sarjana ekonomi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Setelah itu, Dirjen AHU melakukan verifikasi administrasi secara elektronik setiap permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[3]

Jika dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Dirjen AHU memberitahukan secara elektronik kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.[4] Jika melebihi tenggat waktu tersebut, permohonan dinyatakan ditolak.[5]

Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak, pemohon tetap dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagai kurator.[6]

Namun, jika dalam hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Dirjen AHU menerbitkan surat bukti pendaftaran kurator yang disampaikan kepada pemohon secara elektronik melalui laman resmi Dirjen AHU.[7]

Surat bukti pendaftaran kurator ini dapat langsung dicetak oleh pemohon menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 gram.[8]

Masa berlaku surat bukti pendaftaran kurator berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Permenkumham 37/2018 adalah 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Selain syarat dan cara menjadi kurator, Anda juga bertanya perihal berapa gaji kurator? Berkaitan dengan hal tersebut dapat Anda temukan pada artikel Intip Besaran Imbalan Jasa Kurator di Aturan Ini. Berdasarkan artikel tersebut, pada intinya gaji kurator atau imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan persentase besarannya ditentukan berdasarkan bagaimana cara kepailitan berakhir.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus.

Referensi:

Ditjen AHU Online, yang diakses pada 12 September 2025, pukul 14.00 WIB.