Cara Menentukan Para Tergugat dan Turut Tergugat

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Tergugat Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara

07 Nov, 2025

Akibat Hukum Surat Panggilan (Relaas) Tak Diterima Tergugat

22 Okt, 2025

Arti Putusan yang Menolak Eksepsi Tergugat

19 Jul, 2024

Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan

28 Feb, 2019

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat yang dibuat oleh Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Maret 2011.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian dan Dasar Hukum Tergugat

Dalam suatu gugatan contentiosa dikenal adanya pihak penggugat dan tergugat. Definisi tergugat tidak diatur secara khusus dalam hukum acara perdata di Indonesia, namun kita dapat merujuk penggunaan istilah tergugat dalam HIR maupun RBg antara lain sebagai berikut:

Pasal 121 ayat (2) HIR

Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.

Pasal 145 ayat (2) RBg

Pada waktu dilakukan panggilan kepada tergugat, maka kepadanya juga disampaikan turunan surat gugatnya dengan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia, bila menghendakinya, dapat mengajukan jawaban tertulis.

Untuk mempertegas kedudukan tergugat, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (hal. 50), menyebutkan sebagai berikut:

…sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (defendant, the party against whom a civil action is brought)…

Sehingga, berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tergugat adalah pihak yang menjadi lawan dari penggugat dalam suatu gugatan keperdataan.

Cara Menentukan Urutan Para Tergugat

Ketentuan dalam Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 142 ayat (2) RBg memang mengenal adanya tergugat lebih dari seorang. Namun, HIR dan RBg tidak mengatur lebih lanjut bagaimana formula untuk menentukan urutan tergugat I, tergugat II, dan seterusnya dalam surat gugatan. Sehingga, secara normatif, terdapat kekosongan hukum dalam penentuan urutan para tergugat.

Dalam praktik, untuk menentukan tergugat I, tergugat II, dan seterusnya, dilakukan secara subjektif. Biasanya penentuan ini disesuaikan dengan derajat perbuatan masing-masing tergugat dan bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan oleh penggugat kepada masing-masing tergugat.

Penentuan urutan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi masing-masing tergugat dengan perkara yang bersangkutan. Hal ini menurut kami dapat merujuk pada kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung (”MA”) dalam Putusan No. 294 K/SIP/1971, bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum atau mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. Asas legitima persona standi in judicio dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain, harus dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima.

Perbedaan Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam HIR maupun RBg tidak terdapat definisi pasti mengenai definisi turut tergugat. Merujuk yurisprudensi MA dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 memuat kaidah hukum bahwa:

Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.

Lebih lanjut, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata turut tergugat merupakan orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Dalam petitum, turut tergugat hanya dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan hakim.[1]

Tujuan dari ditariknya pihak sebagai turut tergugat agar terhindar dari cacat plurium litis consortium sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti.[2] Akibat hukumnya adalah gugatan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaar/N.O.).

Berbeda dengan tergugat yang wajib melaksanakan isi putusan pengadilan, turut tergugat sekedar dimohonkan agar taat pada putusan hakim.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44);
2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227).

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/SIP/1971;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005.

Referensi:

1. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019;
2. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.

[1] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju, 2019, hal. 2.

[2] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 503 – 504.