Bisakah Suami Kepergok Selingkuh Dipenjara?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pelanggaran Pasal 284 yang ditulis oleh Si Pokrol dan dipublikasikan pada 23 Juni 2008, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 16 Januari 2024.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya perselingkuhan antara dua orang yang salah satu atau keduanya sudah menikah secara sah, hingga terjadi persetubuhan, dapat dikenai pidana atas dasar pasal perzinaan. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan mengenai tindak pidana perzinaan secara lebih rinci.

Pengertian Perzinaan

Pengertian perbuatan zina menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (hal. 300). Adapun menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, menjelaskan suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai “persetubuhan”, apabila anggota kelamin pria telah memasuki lubang anggota kemaluan wanita, sehingga akhirnya mengeluarkan mani (hal. 301).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perzinaan atau persetubuhan adalah peraduan antara anggota ataupun alat kelamin laki-laki dengan perempuan yang mana alat kelamin laki-laki harus memasuki alat kelamin perempuan. Apabila alat kelamin laki-laki tidak memasuki alat kelamin perempuan, maka tidak dapat dikatakan sebagai persetubuhan.[1]

Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP

Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, istilah “perselingkuhan” pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, melainkan yang digunakan adalah istilah perzinaan (overspel).

Tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku dan Pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan,[2] yaitu tahun 2026 sebagai berikut.

Cakupan pelaku tindak pidana perzinaan pada KUHP baru di atas, dijelaskan melalui maksud rumusan “bukan suami atau istrinya” dalam Penjelasan Pasal 411 UU 1/2023 yaitu:

1. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Kemudian, kami jelaskan mengenai unsur-unsur pasal perzinaan dalam Pasal 284 KUHP lama di atas yaitu:[5]

1. Salah satu pihak baik laki-laki atau perempuan harus telah terikat perkawinan secara sah (dalam ikatan perkawinan sah) sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan dan perubahannya;
2. Harus ada persetubuhan, yaitu masuknya kelamin laki-laki ke kelamin wanita atas dasar suka sama suka atau suka rela. Dengan demikian, persetubuhan atas dasar suka sama suka harus benar-benar terjadi (tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak);[6]
3. Harus ada pengaduan dari suami/istri yang tercemar sebagai korban atau pihak yang dirugikan.

Kemudian, perlu diketahui bahwa pasal perzinaan merupakan delik aduan absolut, sehingga pelaku tidak dapat dituntut jika tidak adanya pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan.[7] R. Soesilo juga menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya, apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan C sebagai yang turut melakukan perzinaan, kedua-duanya harus dituntut.[8] Adapun menurut UU 1/2023, delik perzinaan yang termuat dalam Pasal 411 UU 1/2023 memperluas ketentuan subjek yang berhak mengadukan delik perzinaan yaitu istri, suami, orang tua, maupun anak yang dirugikan.[9]

Melaporkan Suami Selingkuh ke Polisi

Untuk dapat melaporkan tindak pidana perzinaan ke kepolisian, istri dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa pihak suami telah melakukan perselingkuhan dalam bentuk perzinaan dengan perempuan lain.

Namun, perlu kami sampaikan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium atau upaya terakhir penegakan hukum, apabila segala upaya seperti perdamaian telah ditempuh.[10] Artinya perkara diutamakan untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu.

Adapun jika akan membuat aduan ke polisi, apa saja bukti perselingkuhan yang bisa digunakan? Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama yang sudah tidak berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[11] alat-alat bukti sah yang dapat digunakan yaitu:

Alasan Perceraian dalam UU Perkawinan

Menjawab pertanyaan Anda yang kedua, pada dasarnya, perbuatan suami yang berbuat zina dapat menjadi alasan cerai sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI (bagi yang beragama Islam) bahwa salah satu pihak berbuat zina dan/atau antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

1. M. Aunul Hakim. Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina. Jurnal el-Harakah, Vol. 8, No. 3, September-Desember 2006;
2. Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 3, 2017;
3. Miftahul Jannah Matondang (et.al). Delik Zina dalam Perspektif Hukum Islam, KUHP, dan RKUHP. Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2022;
4. P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013;
5. Putu Ari Sujaneka dan A.A. Ngurah Wirasila. Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perzinahan dalam Perspektif KUHP. Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol. 4, No. 1, 2016;
6. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
7. R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980;
8. Umi Rozah dan Erlyn Indarti. Delik Zina: Unsur Substansial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jild 48, No.4, Oktober 2019.