Selasa, 12 March 2019
Tempat Pelaporan Akta Kelahiran yang Terlambat Diurus
Pertanyaan :

Tempat Pelaporan Akta Kelahiran yang Terlambat Diurus

Saya memiliki anak yang sekarang berusia 9 bulan, dia lahir di kota Gresik pada bulan Juli 2008 dan saya berdomisili di Jakarta. Permasalahan yang saya hadapi adalah saat ini saya kesulitan untuk membuat Akta kelahiran untuk anak saya karena sudah telat, waktu pertama kali saya ke catatan sipil Gresik sudah telat 4 bulan. Di catatan sipil Gresik ditolak, alasannya berdasarkan peraturan kalau sudah lebih dari 2 bulan harus dibuatkan sesuai dengan domisili orang tua. Kemudian saya coba urus di Catatan Sipil Jakarta Utara, inipun ditolak alasannya yaitu berdasarkan peraturan baru tahun 2006 harus dibuat berdasarkan tempat lahir. Kalaupun bisa tempat lahirnya harus diganti di Jakarta. Saya jadi bertanya mengapa peraturan antar daerah ini kok tidak terkoordinsai dan merugikan warga negara. Saya mohon bantuan informasi yaitu: 1) Apakah ada peraturan yang berlaku secara nasional yang mengatur permasalahan ini? 2) Tolong nasihatnya apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran oleh Sovia Hasanah, S.H. dari artikel dengan judul “Akta Kelahiran” yang dibuat oleh  Muhammad Yasin, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 07 Mei 2009
 
Intisari :
 
 
Anda dapat saja melaporkan kelahiran anak Anda untuk dicatatkan meskipun terlambat saat anak Anda sudah berusia 9 bulan. Pencatatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil setelah mendapat keputusan kepala instansi pelaksana setempat. Pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran yang pencatatannya melampaui batas waktu dikenakan denda administratif.
 
Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, melaporkan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dilakukan di pencatatan sipil, tempat penduduk yang melaporkan berdomisili. Namun, untuk tempat lahir yang ditulis di akta kelahiran, tetap menunjuk tempat terjadinya kelahiran. Itu artinya Anda dapat melaporkan pencatatan kelahiran anak Anda di Jakarta Utara sebagai tempat domisili, namun tempat kelahiran anak Anda tetap ditulis sesuai tempat kelahirannya yaitu Gresik.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Terlambat Mengurus Akta Kelahiran
Kami turut prihatin atas apa yang Anda alami ketika berurusan dengan pelayanan publik, khususnya pencatatan kelahiran. Bagaimanapun akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting artinya bagi kepastian hukum.
 
Berkenaan dengan pembuatan akta kelahiran Warga Negara Indonesia, aturan yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”).
 
Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, setiap penduduk memang perlu mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu dengan melaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Setelah mendapat laporan, biasanya petugas Catatan Sipil mencatatnya pada Register Akta Kelahiran. Dari situlah kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran. Berikut penjelasannya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 UU 24/2013:
 
  1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
Penjelasan:
Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
 
  1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Penjelasan:
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
 
Anda dapat saja mencatatkan kelahiran anak Anda meskipun anak Anda sudah berusia 9 bulan. Seperti yang dijelaskan dalam artikel Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?, bagi yang terlambat mencatatkan kelahiran, maka pencatatan dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil setelah mendapat keputusan kepala instansi pelaksana setempat.[1]
 
Namun, terkait dengan keterlambatan pencatatan kelahiran ini, Anda dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1 juta.[2]
 
Selengkapnya mengenai keterlambatan mengurus akta kelahiran dapat Anda simak dalam artikel Bagaimana Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran Anak?.
 
Tempat Mengurus Akta Kelahiran
Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 24/2013 di atas, pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
 
Jadi pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan, namun penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut. Dalam kasus Anda, benar apa yang dikatakan oleh catatan sipil Gresik bahwa pencatatan kelahiran anak Anda dilakukan di Jakarta Utara (domisili Anda) dan tempat kelahiran anak Anda tetap ditulis di Gresik.
 
Penegasan bahwa pencatatan akta kelahiran dapat dilakukan bukan di tempat lahir dapat kita lihat dalam Pasal 102 huruf b UU 24/2013 yaitu:
 
Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.
 
Ulasan selengkapnya megenai pencatatan akta kelahiran dapat Anda simak dalam artikel Legalkah Akta Jika Pencatatan Kelahiran Bukan di Tempat Kelahiran?.
 
Terkait dengan masalah ini, langkah yang Anda lakukan yaitu melaporkan kelahiran anak Anda untuk diterbitkannya akta kelahiran pada Dinas Catatan Sipil Jakarta Utara sudahlah benar. Kami menyarankan Anda untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran agar proses pengurusannya menjadi lebih mudah.
 
Dalam Pasal 33 Perpres 96/2018 diatur mengenai apa saja persyaratan untuk pencatatan kelahiran, yaitu:
  1. surat keterangan kelahiran;
  2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  3. Kartu Keluarga (“KK”); dan
  4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”).
 
Perlu diketahui, persyaratan pembuatan akta kelahiran diatur kembali di masing-masing daerah oleh karena itu kami menyarankan agar Anda juga mencari tahu aturan di daerah Anda. Karena Anda tinggal di wilayah DKI Jakarta, ketentuannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Pergub 93/2012”).
 
Persyaratan penerbitan akta kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di DKI Jakarta sebagaimana yang kami akses melalui laman Jakarta.go.id yakni:[3]
  1. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
  2. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan memperlihatkan aslinya;
  3. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua;
  5. Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran;
  6. Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas. Dalam hal pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
 
Masih dari laman yang sama, dijelaskan bahwa waktu pelayanan pengurusan akta kelahiran adalah 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap, dan tidak dipungut biaya (gratis).
 
Sebagai informasi juga, terdapat dua jenis akta kelahiran, salah satunya adalah Akta dengan Rekomendasi, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan Rekomendasi kepala Dinas atas laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Jakarta.go.id, diakses pada 11 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.

[1] Pasal 32 ayat (1) UU 24/2013
[2] Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Adminduk
[3] Pasal 54 ayat (1) Pergub 93/2012



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.  
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua