1.      Sebelumnya kami harus menerangkan tahap jawab-menjawab dalam pengadilan perdata. Jawaban tergugat diajukan pada tahap jawab menjawab, yaitu setelah proses mediasi selesai. Jawaban diajukan sesudah gugatan dibacakan (pasal 121 HIR).

Setelah jawaban tergugat tersebut, penggugat akan mengajukan replik. Replik terdiri dari dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, untuk menyanggah atau menolak sebagian atau seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.

Setelah tahapan replik, tergugat akan mengajukan duplik, yang merupakan jawaban tergugat atas replik penggugat. Dalam duplik, tergugat memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban dan berusaha mementahkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam replik penggugat.

Jadi, urut-urutannya dalam persidangan perdata adalah:

Pembacaan gugatan → Jawaban → Replik → Duplik

Dalam kasus Anda, Anda sedang menghadapi gugatan cerai. Ini artinya istri Anda yang menjadi penggugat, dan Anda yang menjadi tergugat. Ini artinya, Anda tidak mungkin mengajukan replik, karena replik merupakan hak dari penggugat, bukan tergugat.

Dari uraian Anda bahwa persidangan sudah melewati tahap mediasi dan pembacaan gugatan, kami simpulkan bahwa yang Anda maksudkan adalah jawaban, bukan replik. Seperti telah diuraikan, jawaban tergugat dibacakan setelah tahap pembacaan gugatan.

Karena Anda tidak menjelaskan isi gugatan istri Anda, maka kami tidak bisa memberikan saran bagaimana seharusnya isi jawaban Anda. Akan tetapi kami akan menerangkan apa saja yang bisa menjadi isi dari jawaban suatu gugatan.

(1) Konpensi, yang bisa terbagi lagi berdasarkan isinya, yaitu tidak mengenai pokok perkara (eksepsi) dan mengenai pokok perkara (verwir van principal).

Eksepsi dibagi lagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi Prosesuil adalah eksepsi yang menyangkut hukum acara yang bertujuan agar gugatan tidak diterima/ditolak, karena hal-hal di luar pokok perkara. Jadi, yang menjadi landasan ialah hukum acara, bukan pokok perkaranya.

a)     kompetensi absolut yaitu kewenangan mengadili antara badan-badan peradilan di bawah MA.  Jadi yang dipermasalahkan adalah apakah gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama, ataukah ke Pengadilan Negeri.

b)     kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk mengadili suatu perkara, diantara pengadilan yang setingkat dan sejenis. Jadi, yang dipermasalahkan adalah ke Pengadilan di daerah mana gugatan itu seharusnya diajukan. Dalam hal gugatan cerai, perkara diajukan ke pengadilan yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal tergugat.

1)     Dillatoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat BELUM dapat diajukan karena waktunya belum habis/belum jatuh tempo. Contoh: Istri mengajuakn gugatan cerai dengan alasan suami meninggalkan rumah selama 4 bulan. Ternyata pada saat pengajuan gugatan, suami meninggalkan rumah baru selama 3 bulan. Hal ini bisa dijadikan eksepsi bahwa gugatan cerai belum saatnya untuk diajukan.

2)     Peremptoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa ada hal yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Contoh: di Sumatera Utara, ada tradisi sebelum pernikahan suami harus memenuhi permintaan istri. Kemudian karena si suami tidak memenuhi permintaan tersebut, istri mengajukan gugatan cerai. Ternyata tidak dipenuhinya permintaan istri tersebut adalah atas persetujuan istri. Hal ini menyebabkan alasan gugatan istri menjadi tidak ada, dan menghalangi dikabulkannya gugatan.

Sedangkan untuk jawaban yang mengenai isi perkaranya, berisikan bantahan/tangkisan yang berisi alasan rasional dan obyektif disamping penegasan yang dibuat dan dikemukakan tergugat dengan maksud melumpuhkan dalil penggugat.

(2)    Rekonpensi. Misalnya dalam gugatan cerai yang hanya menggugat mengenai perceraian, tidak menggugat mengenai hak asuh anak atau harta bersama. Dalam kasus seperti ini, rekonpensi dapat diajukan mengenai harta bersama dan hak asuh. Untuk dapat mengajukan rekonpensi, maka suami harus setuju akan adanya perceraian tersebut.

2.      Dalam suatu perkara perceraian, tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada kuasa hukum. Ini sesuai dengan pasal 118 HIR, bahwa dalam mengajukan gugatan dapat dilakukan sendiri ataupun diwakili oleh kuasa hukum. Jadi, anda boleh saja tidak menggunakan kuasa hukum.

Akan tetapi, hal yang perlu Anda ingat adalah dengan tidak menghadiri persidangan, berarti Anda mengakui dalil-dalil yang diajukan penggugat, dalam hal ini istri Anda. Ketidakhadiran di persidangan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk membantah dalil-dalil penggugat. Hal ini tentu akan mempermudah gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, hemat kami, sebaiknya Anda menghadiri seluruh proses persidangan.

Demikian pendapat kami. Kami mohon maaf apabila jawaban atas pertanyaan Anda tidak secepat yang mungkin diharapkan. Semoga jawaban kami tetap bermanfaat.

Dasar hukum:

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44)