Pasal 130 HIR menyatakan bahwa akta perdamaian adalah akta yang dinyatakan dan ditandatangani di depan persidangan (depan hakim).  Dalam hal ini, akta perdamaian dimaksud  saya asumsikan telah disepakati, dan ditandatangani di luar persidangan/hakim, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai akta perdamaian yang sah.  

Akta/Surat yg dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum tetapi akta tersebut tidak dibuat di hadapan seorang pejabat umum, maka dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Apabila akta tersebut sudah diakui oleh para pihak, maka itu memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi akta tersebut (lihat Pasal 6, Pasal 2 Ordonansi 1867/29). Namun, dalam kasus ini salah satu pihak tidak mengakui akta tersebut, maka akta tersebut tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan hal tersebut, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang diberlakukan adalah putusan pengadilan. 

KLINIK TERKAIT

Dapatkah Akta Perdamaian (Van Dading) Dibatalkan?

08 Mei 2023

Syarat Pengajuan Actio Pauliana oleh Kurator Kepailitan

16 Nov 2022

Pidana Bisa Jadi Perdata?

30 Des 2009

1.      Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

2.      Bepalingen nopens de bewjskracht van onderhandsche geschriften van Indonesiers of met hen gelijkgestelde personen / Ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan pembukti an dari surat-surat di bawah tangan yang dibuat orang-orang  Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka (S. 67-29)