Papua

Aceh

Menimbang:

a.      bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

b.      bahwa pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat;

c.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan huruf “b”, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Menimbang:

a.   bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

b.   bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;

c.    bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.   bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;

e.   bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 34

Anggota MRP dilarang:

a.      Menghianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

b.      Melakukan tindakan yang tercela dan tidak bermoral;

c.       Memiliki jabatan rangkap sebagai Pegawai Negeri dan/atau pejabat Negara;

d.      Melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat berakibat dicabut hak pilihnya;

e.      Melakukan kegiatan dan/atau usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Pasal 35

1)      Anggota MRP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota MRP.

2)      Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian Dewan Kehormatan.

3)      Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Pasal 129

1)      Anggota MRP yang melanggar Peraturan Tata Tertib ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota MRP.

2)      Pemberian sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian Dewan Kehormaatan.

Pasal 36

Setelah Dewan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, Dewan Kehormatan memutuskan sanksi secara bertahap berupa:

1)      Teguran tertulis

a.      Pemberhentian dari jabatan pimpinan MRP atau pimpinan alat kelengkapan MRP ;

b.      Pemberhentian sebagai anggota.

2)      Sanksi berupa teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh pimpinan MRP kepada anggota yang bersangkutan.

3)      Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b disampaikan kepada pimpinan MRP untuk dibacakan dalam Rapat Pleno.

4)      Pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pimpinan MRP kepada Menteri rnelalui Gubernur untuk diresmikan.

5)      Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), disampaikan oleh pimpinan MRP kepada anggota yang bersangkutan.