Berdasarkan Pasal 1320 BurgerlijkWetboek  (BW atau KUH Perdata), ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan –para pihak– untuk membuat perjanjian; (3) –mengenai– suatu hal tertentu (ada objeknya); dan ada suatu sebab (causa) yang halal.

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah disepakati oleh para pihak), maka sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi (jika ada), perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (beginzel dercontract vrijheid). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai -dan merupakan- undang-undang (pacta sun servanda) bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 BW).

KLINIK TERKAIT

Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi via Telemarketing

14 Jun 2023

Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

11 Jul 2022

Masalah Identitas Diri Para Pihak Dalam Perjanjian

24 Nov 2011

Penipuan Kartu Kredit oleh Merchant

17 Agt 2011

Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat (Prof. Subekti, hal. 17), adalah konsensus untuk seia sekata (consensual) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada –unsur-unsur– kehilafan (dwaling), tidak karena paksaan (dwang) dan juga bukan karena penipuan (bedrog) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik (Pasal 1321 BW).

Oleh karena itu, suatu perjanjian harus disertai dengan iktikad baik atau goodfaith, (vide Pasal 1338 ayat [3] BW). Apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk (istilah Saudara: salah satu pihak telah melakukan iktikad buruk), maka menurut hemat kami, pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan penipuan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya, perjanjian yang mengandung unsur penipuan yang dilakukan –dan diniatkan– oleh salah satu pihak, atau mungkin –juga- oleh kedua belah pihak dalam konteks yang sebaliknya, tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Dengan perkataan lain, bilamana secara umum syarat sepakat tersebut tidak terpenuhi (dengan adanya penipuan), maka perjanjian dimaksud dapat dibatalkan (voidable). Namun, karena syarat yang diabaikan adalah syarat subjektif (yakni unsur “sepakat”), maka apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang mengandung unsur penipuan dimaksud, pihak lainnya dapat membatalkan (voidable). Maksudnya, pihak yang tidak suka dengan perjanjian (yang mengandung unsur penipuan) tersebut, dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya (null and void).

Demikian opini kami, mudah-mudahan dapat menambah wawasan Saudara.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)