Peradilan In Absentia dalam Perkara Pidana dan Perdata

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pengertian Peradilan In Absentia yang dibuat oleh Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Februari 2012, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 20 Februari 2025.

KLINIK TERKAIT

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

19 Jun, 2026

Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya

09 Jan, 2025

Jerat Pidana Pelaku Pengedaran dan Pemalsuan Uang

27 Des, 2024

Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam Perkara Perdata

20 Des, 2024

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu Peradilan In Absentia?

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio menjelaskan peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.[1]

Penggunaan istilah peradilan (rechtspraak, judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (het rechtspreken). Sedangkan pengertian dari in absentia adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan ketidakhadiran".[2]

Dengan demikian, secara sederhana pengertian peradilan in absentia adalah pemeriksaan perkara atau proses peradilan tanpa kehadiran pihak tergugat atau terdakwa.

Peradilan In Absentia dalam Perkara Pidana

Menurut Abdul Rahman Saleh dalam buku Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz (hal. 208), dijelaskan bahwa konsep in absentia adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

Dalam hukum acara pidana, berdasar pada KUHAP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku, atau UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026,[3] diatur bahwa sidang harus dihadiri oleh terdakwa. Hal ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP lama dan Pasal 249 ayat (1) UU 20/2025, yang berbunyi:

Namun terhadap ketentuan dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP lama di atas terdapat suatu pengecualian sebagaimana diatur dalam SEMA 9/1985 yang menyatakan bahwa:

… Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (verstek) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

Pengecualian ini dapat juga ditemukan dalam Pasal 266 ayat (1) UU 20/2025 pada Bab XV bagian ketujuh tentang acara pemeriksaan cepat. Adapun bunyi Pasal 214 ayat (1) KUHAP lama dan Pasal 266 ayat (1) UU 20/2025, sama yaitu:

Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.

Jadi, hukum acara pidana mengakui keberadaan persidangan secara in absentia untuk perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat seperti tindak pidana ringan atau pelanggaran lalu lintas.

Untuk menambah wawasan Anda, kami jelaskan bahwa dalam KUHAP lama, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP lama adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp2,5 juta,[4] dan penghinaan ringan.

Sedangkan, dalam Pasal 258 ayat (2) UU 20/2025, tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[5]

Selain itu, persidangan in absentia secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:

1. Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
2. Pasal 79 ayat (1) UU TPPU mengatur dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
3. Pasal 79 UU Perikanan yang menyatakan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Jika putusan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, baik menurut KUHAP lama maupun UU 20/2025 terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.[6] Dengan perlawanan itu, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.[7] Namun kemudian dalam KUHAP baru ada perbedaan aturan, jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana, maka terhadap putusan tersebut terdakwa tidak dapat mengajukan banding.[8]

Peradilan In Absentia dalam Perkara Perdata

Dalam hukum acara perdata, pengaturan in absentia terdapat dalam Pasal 125 HIR yang berbunyi:

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam Penjelasan Pasal 125 HIR diterangkan bahwa jika tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap, meskipun sudah dipanggil dengan patut maka tuntutan dalam surat gugatan itu diterima dengan putusan "verstek" atau "in absentia", yang artinya putusan tidak hadir, kecuali jika nyata pada pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Jadi, dalam perkara perdata, apabila seorang tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut namun panggilan pengadilan tidak dipenuhi, maka perkara dapat diputus tanpa kehadiran tergugat.

Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Apakah Putusan Verstek Selalu Menguntungkan Penggugat?

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad 1941 No 44);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.

Referensi:

1. Abdul Rahman Saleh. Bukan kampung Maling, Bukan Desa Ustadz. Jakarta: Kompas, 2008;
2. Andi Hamzah. Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Erlangga, 1986;
3. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradya Paramita, 1971.