Apakah Orang Buta Huruf Bisa Menjadi Direksi PT?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 September 2013.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Jadi Direksi dan Komisaris?

11 Feb, 2025

Sahkah Perjanjian PT Jika Direksi Menjadi Tersangka?

04 Feb, 2025

Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi PT

30 Jan, 2025

Kapan Perubahan Direksi Efektif Berlaku?

28 Jan, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

UU PT dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja mengatur sejumlah syarat pengangkatan anggota direksi.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU PT menerangkan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:^[1]

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Adapun untuk menilai kecakapan seseorang, kita dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (bagian sudah dihapus dengan adanya UU Perkawinan).

Adapun, Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata sebagaimana dimaksud pasal di atas adalah orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU PT dan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi orang yang buta huruf untuk dapat diangkat menjadi direksi suatu perseroan terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai referensi, sebagaimana mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Perseroan Terbatas (hal. 354):

Pasal 93 ayat 1 (UU PT) tidak mengatur secara spesifik kualifikasi pendidikan. Seolah-olah Undang-Undang membenarkan mengangkat anggota direksi yang buta aksara. Hal yang demikian mungkin terjadi dalam perseroan tertutup, di mana pemegang sahamnya kecil dan terbatas, sedang yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas.

Namun demikian, sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) mengangkat Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tentunya RUPS harus mempertimbangkan adanya tanggung jawab dan kewajiban anggota direksi yang cukup berat, misalnya tugas-tugas direksi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perusahaan.[2]

Meskipun secara umum tugas direksi tersebut dapat didelegasikan kepada bawahannya untuk diselesaikan, namun apabila nantinya ternyata ada kesalahan dan kelalaian yang terkait dengan tugas pengurusan tersebut, sehingga menyebabkan perseroan merugi, maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi.[3]

Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, penerapan yang seperti itu (pengangkatan seorang buta huruf menjadi direksi perseroan) adalah tidak wajar jika diperlakukan terhadap perseroan publik atau perseroan terbuka.

Demikian jawaban dari kami terkait pengangkatan orang buta huruf sebagai direksi PT sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

^[1] Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 100 UU PT

[3] Pasal 97 ayat (3) UU PT