Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Adakah Biaya untuk Pencabutan Pengaduan di Kepolisian? yang dibuat oleh Budi Dharma Hutauruk, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Juli 2012, yang pertama kali dimutakhirkan pada 14 April 2025.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai biaya yang diperlukan untuk melakukan pencabutan pengaduan di kepolisian, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pengaduan menurut UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Untuk memperkaya wawasan Anda, kami akan membandingkan ketentuan tersebut dengan KUHAP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[2] sebagai berikut.
Berkenaan dengan pertanyaan Anda, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan.
Delik aduan tersebut dapat ditarik kembali dalam kurun waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 30 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku mulai 2 Januari 2026.[3] Adapun, secara historis, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 75 KUHPyang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 UU 1/2023 di atas hanya berlaku untuk tindak pidana atau delik aduan, seperti perzinaan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya. Sehingga, bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan.
Apabila tidak memenuhi syarat Pasal 30 UU 1/2023 tentang batas waktu pengaduan ditarik kembali, maka pencabutan pengaduan itu tidak bisa menghentikan proses perkara pidana.
Meski demikian, dalam sejarahnya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 1600 K/PID/2009 memperbolehkan pencabutan pengaduan lebih dari 3 bulan atau melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 75 KUHP lama. Hal tersebut bersandar pada pertimbangan penyelesaian perkara pidana berdasarkan asas keseimbangan, keadilan, pemaafan, dan manfaatnya jauh lebih besar jika perkara pidana dihentikan karena pencabutan perkara oleh pelapor dibanding pemeriksaan perkara diteruskan dengan memenuhi formalitas hukum, sehingga hakim dapat saja menyimpangi aspek hukum formal.
Baca juga: Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali?
Akibat hukum yang ditimbulkan atas pencabutan pengaduan adalah penghentian penyidikan[4] dan gugurnya kewenangan penuntutan[5] atas suatu tindak pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk menghentikan penuntutan.
Menjawab pertanyaan Anda terkait dengan biaya yang diperlukan untuk mencabut suatu pengaduan di tingkat kepolisian (penyidikan), sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan hukum yang mengatur biaya pencabutan pengaduan di kepolisian.
Oleh sebab itu, pada prinsipnya pihak pengadu dapat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara disertai dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak, apabila memang semua syarat terpenuhi.
Merujuk Pasal 79 ayat (1) dan (4)UU 20/2025 tentang mekanisme keadilan restoratif, pencabutan pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan berupa:
- pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
- pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban;
- memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban; atau
- membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
Namun, kami tidak menemukan ketentuan tentang biaya pencabutan pengaduan. Sehingga, Anda tidak perlu membayar biaya apapun kepada pihak penyidik atau kepolisian untuk melakukan pencabutan pengaduan tersebut.
Apabila terdapat oknum Polisi yang meminta biaya pencabutan pengaduan, maka hal tersebut patut diduga sebagai pelanggaran etik kepolisian yang diatur di dalam Perpolri 7/2022. Terhadap pelanggaran tersebut, Anda dapat melaporkannya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang akan melakukan pemeriksaan.[6]
Selain itu, Anda juga dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian.[7] Salah satu wewenangnya adalah menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk ditindaklanjuti.[8]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009.
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 362 UU 20/2025
[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[4] Pasal 24 ayat (2) huruf g UU 20/2025
[5] Pasal 71 ayat (2) huruf d UU 20/2025
[6] Lihat Pasal 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
[7] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (“Perpres 17/2011”)
[8] Pasal 7 huruf c jo. Pasal 9 Perpres 17/2011
