Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Pengertian Subjek Hukum

Pada dasarnya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dan mempunyai wewenang untuk bertindak dalam hukum. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum.[1]

Adapun subjek hukum dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana adalah sebagai berikut.

Subjek Hukum Perdata

1. Orang

Subekti dalam buku yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21) menyatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak) dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.

Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia ialah individu, dengan tindakan hukum sebagai berikut:[2]

1. hak menagih piutang;
2. hak untuk mengatur ganti rugi;
3. kewajiban membayar pajak;
4. kewajiban menyerahkan barang yang dibeli; dan lain-lain.

2. Badan Hukum

Berdasarkan pendapat Subekti dalam bukunya yang sama (hal. 21), dinyatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

Pada sumber lain, penjelasan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subjek hukum mandiri; persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige handelen; tort). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Subjek Hukum Pidana (Publik)

1. Orang

Wirjono Prodjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP lama (sebelum diubah oleh UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026[3]), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara dan denda.

2. Badan Hukum (Korporasi)

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi, melainkan juga badan hukum.[4] Hal ini karena, sebagaimana hukum perdata, manusia bertindak dalam dan/atau melalui korporasi.[5]

Masih bersumber pada artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (fysische dader).

Namun demikian, untuk perbuatan korporasi sendiri sebenarnya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural persoon) menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal persoon) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (functionele dader).

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 UU 1/2023, korporasi merupakan subjek tindak pidana, yang mencakup:

1. badan hukum seperti perseroan terbatas (“PT”), yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), atau yang disamakan dengan itu;
2. perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
3. badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika:^[6]

1. 1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
   2. menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
   3. diterima sebagai kebijakan korporasi;
   4. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
   5. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa baik subjek hukum perdata maupun subjek hukum pidana terdiri dari orang dan badan hukum.

Baca juga: Macam-Macam Subjek Hukum: Perdata, Pidana, dan Internasional

Dalam hukum perdata dan pidana, keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.

Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (misalnya direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi.

Baca juga: Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya

Demikian jawaban dari kami terkait subjek hukum perdata dan pidana sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

1. I Ketut Mertha (et al.). Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016;
2. Joko Sriwidodo. Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek. Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019;
3. Sri Warjiyati. Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018;
4. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003;
5. Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.