Cara Balik Nama dalam Jual Beli Kapal

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Balik Nama dalam Rangka Jual Beli Kapal yang dibuat oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. yang dipublikasikan pertama kali pada 15 Desember 2014.

KLINIK TERKAIT

Dasar Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan

07 Mar, 2025

Bisakah Ajukan Ganti Kerugian Kecelakaan Kapal ke Mahkamah Pelayaran?

08 Jul, 2024

Kewajiban Negara Pantai Jika Terjadi Kecelakaan Kapal Asing

21 Jun, 2021

Hukumnya Kapal Perang Negara Lain Melintasi ZEE

05 Feb, 2021

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Cara Melakukan Peralihan Hak Milik Kapal

Sebagaimana kita ketahui pada umumnya, kapal merupakan suatu benda konstruksi yang bisa terapung air dan memiliki sifat muat, baik berupa penumpang maupun barang yang sifat geraknya bisa dengan dayung, angin, maupun mesin.

Untuk mempersingkat jawaban, kami akan langsung mengacu pada Pasal 99 PP 31/2021 yang pada dasarnya mengatur setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di tempat kapal didaftar

Selanjutnya, terkait pengalihan hak kapal, Pasal 18 ayat (1) Permenhub PM 39/2017 mengatur bahwa pengalihan hak kapal oleh pemilik kapal baru dapat didaftarkan melalui SPKE (sistem pendaftaran kapal elektronik) paling lambat 3 bulan semenjak peralihan. Terkait hal ini, permohonan balik nama tersebut wajib dilengkapi dengan berbagai syarat yaitu:

1. bukti pengalihan hak milik atas kapal, yang dapat berupa:

1. akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris;
2. akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;
3. akta pengalihan aset (inbreng) yang dibuat di hadapan notaris;
4. peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan modal negara ke dalam badan usaha milik negara;
5. penetapan waris dari pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
7. risalah lelang.

2. identitas pemilik kapal sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (3) Permenhub PM 39/2017;
3. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. surat ukur atau surat ujur sementara; dan
5. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal.

Lebih lanjut lagi, pelaksanaan balik nama kapal dilakukan oleh pejabat pendaftaran pencatat balik nama kapal dengan membuat akta balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Adapun akta balik nama kapal hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan.

Lantas, apakah itu hipotek? Hipotek adalah bagian dari jaminan kebendaan yang mana objeknya adalah kapal yang dijaminkan dengan hak tanggungan semenjak adanya UU 4/1996 dan diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 KUH Perdata. Disarikan dari artikel 5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan, hipotek hanya dapat diberikan kepada jaminan benda tidak bergerak yaitu kapal dengan bobot 7 ton ke atas atau isi 20 m³.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Referensi:

Boy Ebenezer Simanjuntak dkk. Analisa Desain Bentuk Lambung Pada Kapal Ikan Tradisional 200 GT Ditinjau Berdasarkan Kriteria Perancangan Kapal. Jurnal Teknik Perkapalan, Vol. 6, No. 1, 2018.