Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Desember 2014, dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 12 Desember 2022, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 16 Oktober 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana hukum bekerja menggunakan ijazah orang lain, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ijazah. Kami asumsikan ijazah yang Anda maksud adalah ijazah perguruan tinggi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek 50/2024, ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Penerbitan ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi,[1] berdasarkan prinsip:[2]
- Validitas, yaitu prinsip untuk memastikan keaslian ijazah dan kemudahan memeriksa keabsahan kepemilikan.
- Akurasi, yaitu prinsip untuk menjaga ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi.
- Legalitas, yaitu prinsip untuk memastikan proses penerbitan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, pemberian ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang telah:[3]
- menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan perguruan tinggi.
Ijazah wajib ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam basaha asing.[4]
Syarat melamar kerja dengan melampirkan ijazah bukanlah hal yang baru dalam dunia kerja. Dari perspektif perusahaan, syarat calon karyawan untuk melampirkan ijazah, dapat membuktikan bahwa calon karyawan yang bersangkutan telah menempuh pendidikan formal sesuai dengan yang tertera di dalam curriculum vitae.
Namun, jika melamar pekerjaan dengan memakai ijazah orang lain,bagaimana hukumnya? Adakah sanksi pidana bekerja menggunakan ijazah orang lain?
Menjawab pertanyaan Anda, perbuatan kawan Anda yang menggunakan ijazah adiknya untuk melamar pekerjaan dan bertindak seolah-olah ijazah itu adalah miliknya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat.
Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat ada di dalam Pasal 391 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[5] Secara historis tindak pidana pemalsuan surat pernah diatur dalam Pasal 263 KUHP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan berlaku.
Menurut Penjelasan Pasal 391 UU 1/2023, yang dimaksud dengan surat adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faksimile atas surat tersebut. Surat yang dipalsukan harus dapat:
- menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk;
- menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa;
- menerbitkan suatu pembebasan utang; atau
- dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan lain-lain.
Selain itu, tindak pidana pemalsuan surat, UU 1/2023 juga mengatur secara khusus tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Hal tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 272 UU 1/2023, yang berbunyi:
- Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[7]
- Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[8]
- Setiap orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar.[9]
Kasus serupa dapat kita jumpai dalam Putusan PN Airmadidi 28/Pid.B/2014/PN.Amd. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Hukum Tua Desa Winetin. Salah satu persyaratannya yaitu memasukkan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir. Ketika terdakwa tahu bahwa ijazah terakhirnya, yaitu ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (“SMP”) miliknya sudah tidak ada/hilang, terdakwa meminjam Surat Tanda Tamat Belajar (“STTB”) milik orang lain. Kemudian, terdakwa merubah STTB tersebut dengan mengganti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk, nilai dan foto milik orang lain, menjadi milik terdakwa (hal. 4-5).
Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP lama dengan pidana penjara selama 1 tahun (hal. 33).
Ijazah paling sedikit memuat:[10]
- nomor ijazah nasional;
- lambang dan nama perguruan tinggi;
- nomor pokok perguruan tinggi;
- program pendidikan tinggi;
- nama program studi;
- nomor pokok program studi;
- nama lengkap pemilik ijazah;
- tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
- nomor induk mahasiswa;
- gelar akademik atau gelar vokasi yang diberikan beserta singkatannya;
- tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
- tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah; dan
- nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah.
Menurut hemat kami, beberapa data yang tercantum dalam ijazah dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) UU PDP, yang meliputi:
- nama lengkap;
- jenis kelamin;
- kewarganegaraan;
- agama;
- status perkawinan; dan/atau
- data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Data pribadi sendiri dilindungi oleh ketentuan UU PDP dan peraturan pelaksananya, yaitu PP 33/2026. Adapun perbuatan menggunakan data pribadi orang lain, seperti menggunakan ijazah orang lain, termasuk pada pelanggaran Pasal 65 ayat (3) UU PDP, yang berbunyi:
Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.
Pelanggaran atas pasal di atas dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[11] yaitu sebesar Rp200 juta.[12]
Baca juga: Hukumnya Pakai Ijazah Palsu dan Paklaring Palsu
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi 28/Pid.B/2014/PN.Amd.
[1] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (“Permendikbudristek 50/2024”).
[2] Pasal 2 Pemendikbudristek 50/2024.
[3] Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek 50/2024.
[4] Pasal 3 ayat (4) dan (5) Permendikbudristek 50/2024.
[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023.
[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.
[8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.
[9] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023.
[10] Pasal 3 ayat (3) Permendikbudristek 50/2024.
[11] Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[12] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023.