Rabu, 10 Desember 2014
Melamar Pekerjaan dengan Memakai Ijazah Orang Lain
Pertanyaan :

Melamar Pekerjaan dengan Memakai Ijazah Orang Lain

Kawan saya bekerja pada sebuah perusahaan. Dulu waktu melamar usianya sudah 30-an, sedangkan salah satu syarat adalah usia maksimal 22 tahun. Berhubung dia dan adiknya ada kemiripan wajah, maka yang bersangkutan melamar dengan data terlampir atas nama sang adik. Bagaimana hukum bekerja menggunakan ijazah dan surat-surat/akta/ijazah milik saudara/adik? Sekian dan terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
 
Intisari

Perbuatan menggunakan ijazah dan dokumen milik orang lain untuk keperluan melamar pekerjaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang ancaman hukumannya paling lama enam tahun penjara.

 

Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

 
Ulasan
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Perbuatan kawan Anda yang menggunakan ijazah adiknya untuk melamar pekerjaan dan bertindak seolah-olah ijazah itu adalah miliknya dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

 

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1.    akta-akta otentik;

2.    surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3.    surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

4.    talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5.    surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195). Penjelasan lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan surat dapat Anda simak dalam artikel Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen.

 
Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1.    dapat menimbulkan sesuatu hak,

2.    dapat menerbitkan suatu perjanjian,

3.    dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau

4.    surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa

 

Mengacu pada penggolongan surat yag dipalsukan di atas, maka ijazah digolongkan sebagai surat yang berisi keterangan suatu peristiwa bahwa seseorang telah dinyatakan tamat belajar.

 
Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat  itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1.    membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar)

2.    memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu

3.    memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat

4.    penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah)

 

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain bentuk-bentuk di atas adalah supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 KUHP:

1.    pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan

2.    penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup

3.    yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu

 

Sebagai contoh kasus dapat kita jumpai dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 174 / Pid. B / 2013 /PN. Rkb.Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa (Nurdin) meminjam ijazah SMP orang lain (Suherman sebagai korban) karena saat itu ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, namun yang dibutuhkan adalah lulusan SMP, sedangkan terdakwa hanyalah lulusan SD. Terdakwa mengaku sebagai seseorang yang bernama Suherman dan terdakwa memang berniat untuk menggunakan ijazah Suherman sebagai persyaratan melamar pekerjaan.

 

Terdakwa Nurdin dengan sengaja menggunakan ijazah milik saksi Suherman untuk melamar pekerjaan dan membuat seolah-olah bahwa Terdakwa Nurdin adalah benar bernama Suherman. Selain memakai ijazah milik saksi Suherman, Terdakwa juga membuat daftar riwayat hidup, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Tes Urine mengatasnamakan dirinya sebagai Suherman, sedangkan Terdakwa menyadari bahwa namanya adalah Nurdin. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT” berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

 
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

         
Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 174 / Pid. B / 2013 /PN. Rkb.

 
Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

 


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua