Rabu, 13 Maret 2019
Langkah Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran
Pertanyaan :

Langkah Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran

Selamat siang, saya kelahiran 1976, tetapi saya belum mempunyai akta kelahiran. Saat ini saya mau buat, apakah saya dikenakan denda?? Bagaimana cara untuk buat akta?? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran oleh Sovia Hasanah, S.H. dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 11 Agustus 2015.
 
Intisari :
 
 
Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran (terlambat), pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Jadi, warga yang terlambat mencatatkan kelahiran cukup meminta keputusan tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
 
Mengenai syarat permohonan pembuatan akta kelahiran dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Keterlambatan Pelaporan Kelahiran
Untuk menjawab pertanyaan Anda kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”).
 
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.[1]
 
Jika Anda hingga saat ini tidak mempunyai akta kelahiran, berarti kelahiran Anda terlambat dilaporkan. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran (terlambat), pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.[2]
 
Denda Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran
Pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.[3]
 
Dalam praktiknya, aturan soal denda keterlambatan pelaporan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran ini secara khusus tertuang dalam peraturan daerah masing-masing. Sebagai contoh, apabila Anda tinggal di wilayah DKI Jakarta, ketentuan pelaporan kelahiran ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 3/2012”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 1/2015”).
 
Sebelum Perda DKI Jakarta 3/2012 ini diubah oleh Perda DKI Jakarta 1/2015, terdapat ketentuan denda dan tarif retribusi apabila terjadi keterlambatan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perda DKI Jakarta 3/2012. Namun, ketentuan tersebut telah dihapus sehingga kewajiban membayar denda jika terlambat membuat akta kelahiran sudah tidak ada.
 
Syarat Membuat Akta Kelahiran Baru Jika Terlambat Melaporkan Kelahiran
Dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”) diatur mengenai apa saja persyaratan untuk pencatatan kelahiran, yaitu:
  1. surat keterangan kelahiran;
  2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  3. Kartu Keluarga (“KK”); dan
  4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”).
 
Sama halnya seperti denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran, prosedur mengurus keterlambatan pembuatan akta kelahiran juga diatur kembali di masing-masing daerah.
 
Sebagai contoh untuk di wilayah DKI Jakarta, ketentuannya diatur dalam Pasal 134 Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Pergub 93/2012”) yang menyatakan bahwa persyaratan untuk memperoleh Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu, adalah dengan membawa:
  1. Surat Pengantar dari Kelurahan;
  2. Asli dan Fotokopi Surat Kelahiran dari yang berwenang antara lain rumah sakit, dokter, bidan nahkoda, pilot, atau dukun beranak;
  3. Asli dan Fotokopi KK dan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (“SKTT”) / Surat Keterangan Domisili Sementara (“SKDS”);
  4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua; dan
  5. Untuk Orang Asing agar melampirkan:
  1. Asli dan Fotokopi Paspor;
  2. Asli dan Fotokopi Dokumen Imigrasi; dan
  3. Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian.
 
Namun, kita tidak dapat menggunakan pasal di atas karena persyaratan penetapan pengadilan tidak lagi diperlukan setelah dikeluarkannya UU 24/2013. Oleh karena itu, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, berpijak ketentuan dalam UU 24/2013 yang menghapus bunyi Pasal 32 ayat (2) atau dengan kata lain syarat penetapan pengadilan tidak lagi diperlukan, maka kita tidak dapat menggunakan Pasal 134 Pergub 93/2012.
 
Ulasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior dan Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?.
 
Persyaratan penerbitan akta kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia di DKI Jakarta sebagaimana yang kami akses melalui laman Jakarta.go.id adalah sebagai berikut:[4]
  1. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
  2. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan memperlihatkan aslinya;
  3. Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua;
  5. Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran;
  6. Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas. Dalam hal pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
 
Untuk mendapakan surat keterangan kelahiran, penduduk mengajukan permohonan ke kelurahan dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 36 Pergub 93/2012, yakni:
  1. Surat Pengantar RT/RW;
  2. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan;
  3. Asli dan Fotokopi KK bagi penduduk/Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Perman (“SKSKPNP”) bagi penduduk non permanen;
  4. Asli dan Fotokopi KTP Orang tua/SKDS/Surat Keterangan Pelaporan Tamu;
  5. Asli dan Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan Orang tua;
  6. Asli dan Fotokopi Paspor bagi Orang Asing;
  7. Surat Keterangan Kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya; dan
  8. Surat Keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan.
 
Ulasan selengkapnya silakan Anda simak dalam artikel Bagaimana Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran Anak?.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Jakarta.go.id, diakses pada 12 Maret 2019 pukul 14.34 WIB.

[2] Pasal 32 ayat (1) UU 24/2013
[3] Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Adminduk
[4] Pasal 54 ayat (1) Pergub 93/2012



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua