Langkah Jika Ingin Menjual Saham Perseroan

KLINIK TERKAIT

Sahkah Praktik Nominee Arrangement di Indonesia?

05 Mar, 2025

Bolehkah Koperasi Menjadi Pemegang Saham PT?

19 Feb, 2025

Jerat Hukum Pemegang Saham yang Menyalahgunakan Kekayaan PT

18 Feb, 2025

Aturan Komposisi Pemegang Saham dalam PT

31 Jan, 2025

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Jika Ingin Menjual Saham Perseroan yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Desember 2015.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pemindahan Hak Atas Saham

Dalam menjawab pertanyaan Anda, maka kita akan merujuk pada ketentuan UU PT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Kemudian, kami asumsikan bahwa Anda (pihak A) bermaksud untuk menjual saham di perseroan tersebut. Lebih lanjut mengenai penjualan saham, ada proses dan aturan yang harus Anda lakukan dan taati, karena pada dasarnya jual beli saham ini akan mengakibatkan pemindahan hak atas saham dari satu pemegang saham ke pemegang saham lain.

Sepanjang penelusuran kami, definisi saham tidak diatur dalam UU PT dan perubahannya. Adapun definisi saham dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 PP 136/2000, yaitu saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

Secara rinci, hak-hak yang diberikan saham kepada pemiliknya terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT, yaitu:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT dan perubahannya.

Kemudian, mengenai dasar hukum pemindahan hak atas saham sendiri dapat ditemukan pada Pasal 55 UU PT, yang menyatakan bahwa:

Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, cara pemindahan hak atas saham dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam Pasal 56 UU PT, sebagai berikut:[1]

1. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU PT, pemindahan hak atas saham dilakukan degan akta pemindahan hak, adalah:[2]

1. bisa dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan notaris; atau
2. akta bawah tangan.

Jadi, akta yang digunakan bentuknya bebas, boleh akta autentik atau bawah tangan.

2. Akta atau Salinan Disampaikan Secara Tertulis kepada Perseroan

Pada tahapan kedua berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU PT, akta pemindahan hak sebagaimana disebutkan sebelumnya atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Penyampaian ini dapat dilakukan pihak yang memindahkan hak atau yang menerima hak, yang penting akta pemindahan haknya disampaikan kepada perseroan.

3. Direksi Wajib Mencatat dan Memberitahukan Pemindahan Hak Atas Saham

Tahapan ini dilakukan berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UU PT, yang berbunyi:

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Berdasarkan pasal di atas, kewajiban direksi perseroan adalah sebagai berikut:

1. mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
2. memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Dalam hal pemberitahuan kepada menteri belum dilakukan, maka menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.[3]

Lalu, ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[4]

Syarat Pemindahan Hak atas Saham

Pada pertanyaan Anda menyebutkan bahwa pihak PT menolak penjualan saham yang ingin Anda lakukan. Kami asumsikan bahwa hal tersebut terjadi karena dalam anggaran dasar terdapat persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham mengenai keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU PT, yang berbunyi:

Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[5]

Lebih lanjut, persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham dengan keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan terdapat pada ketentuan Pasal 59 UU PT, yang berbunyi:

1. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
3. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Masih bersumber dari buku yang sama, M. Yahya Harahap menguraikan lebih lanjut apabila anggaran dasar menentukan pemindahan hak atas saham harus atas persetujuan organ perseroan terlebih dahulu, tata caranya adalah sebagai berikut (hal. 272-273):

1. Persetujuan atau Penolakan Harus Diberikan Organ Perseroan

Persetujuan atau penolakan ini dalam bentuk tertulis dan harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

2. Jangka Waktu Dilampui Dianggap Menyetujui Pemindahan Hak atas Saham

Jika dalam jangka waktu 90 hari dilampaui atau dilewati organ perseroan tidak memberikan persetujuan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

3. Organ Perseroan Menyetujui Pemindahan

Jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan di atas organ perseroan memberikan persetujuan, makan pemindahan hak atas saham harus dilakukan:

1. dalam bentuk akta pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan Pasal 56 UU PT; serta
2. pemindahan hak atas saham itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan organ perseroan.

Menjawab pertanyaan Anda, maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah dalam anggaran dasar terdapat persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, khususnya persyaratan keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Selain itu, jika Anda merasa dirugikan karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar, Anda sebagai pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU PT, sebagai berikut:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan.atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Adapun gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.[6]

Terakhir, terkait dengan pertanyaan Anda perihal nilai yang diperoleh setelah saham dijual, kami asumsikan bahwa nilai yang Anda maksud adalah nilai jual saham. Adapun kami berpandangan bahwa mekanisme pada Pasal 56 UU PT, Pasal 57 UU PT dan Pasal 59 UU PT harus dijalankan terlebih dahulu sampai dengan akhirnya dapat diketahui saham bisa terjual dengan nilai tertentu.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Referensi:

M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.