Selasa, 06 November 2018
Pertanyaan :
Sanksi Jika Melakukan Kampanye Pilkada di Tempat Ibadah
Jelang Pilkada mendatang, saya cukup dikejutkan dengan cara kampanye yang dilakukan, salah satunya melalui ceramah dalam setiap Salat Jumat (dalam Islam). Meski saya tidak bisa memastikan apakah ustadz (penceramah) yang bersangkutan punya tendensi dengan salah satu pasangan calon pejabat daerah tertentu, nampaknya dari pesan yang disampaikan cukup tegas dan nyata kalau itu semacam bentuk kampanye. Yang mau saya tanyakan, adakah aturan mengenai larangan berkampanye melalui sarana atau kegiatan dalam rumah ibadat? Apa sanksinya bila yang melakukan sama sekali tidak terafiliasi dengan tim sukses atau simpatisan pasangan calon tersebut?
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Kampanye Pilkada Dilakukan di Tempat Ibadah? yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 26 Oktober 2016.
 
Intisari :
 
 
Kampanye pemilihan kepala daerah adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
 
Kampanye dilakukan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai daerah pemilihan. Melakukan kampanye di tempat ibadah adalah kegiatan yang dilarang. Lalu apa sanksi jika melakukan kampanye di tempat ibadah?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pemillihan Kepala Daerah
Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  (“Perppu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (“UU 8/2015”) kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 10/2016”).
 
Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.[1]
 
Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“Pilkada”) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.[2]
 
Penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Jika dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Sedangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.[3]
 
Pilkada diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.[4] Pelaksanaan kampanye termasuk pada tahapan penyelenggaraan Pilkada.[5]
 
Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Kampanye Pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.[6]
 
Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU sesuai daerah pemilihan. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU sesuai dengan daerah pemilihan dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.[7]
 
Kampanye dapat dilaksanakan melalui:[8]
  1. pertemuan terbatas;
  2. pertemuan tatap muka dan dialog;
  3. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
  4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  5. pemasangan alat peraga;
  6. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
  7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Hal-Hal yang Dilarang dalam Kampanye
Dalam kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:[9]
  1. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  2. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  3. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 
Selain itu, hal-hal yang dilarang pada saat kampanye adalah:[10]
  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
  3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  8. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  9. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  10. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  11. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di alan raya
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, menggunakan tempat ibadah sebagai sarana melakukan kampanye merupakan hal yang dilarang, termasuk kegiatan di tempat ibadah yang bersangkutan.
 
Sanksi Jika Melakukan Hal-Hal yang Dilarang dalam Kampanye
Sanksi jika melakukan kampanye di tempat ibadah adalah:[11]
  1. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  2. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
 
Tidak hanya kampanye di tempat ibadah saja yang dilarang, tetapi juga kegiatan seperti menempel stiker dan pemasangan alat peraga kampanye juga dilarang di tempat ibadah dan halamannya.[12]
 
Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai apa sanksi bagi orang yang melakukan kampanye di tempat ibadah padahal bukan merupakan simpatisan dari pasangan calon, perlu kami tegaskan kembali bahwa kampanye dilakukan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU yang dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat. Tentunya, melakukan kampanye di tempat ibadah oleh siapa pun itu adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 4/2017”).
 
Sebagai informasi tambahan untuk Anda, dalam artikel Tokoh Parpol dan Agama Tolak Penyalahgunaan Agama Dalam Kampanye disebutkan bahwa masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif. Jika disalahgunakan dalam berkampanye, dikhawatirkan akan menyulut konflik yang besar. Karena itu, tokoh Parpol dan tokoh agama harus menyatukan langkah menyatakan sikap menolak penyalahgunaan agama dalam berkampanye.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[2] Pasal 1 angka 1 UU 8/2015
[3] Pasal 8 UU 8/2015
[4] Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015
[5] Pasal 5 ayat (3) huruf g UU 8/2015
[6] Pasal 1 angka 21 UU 8/2015
[7] Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016
[8] Pasal 65 ayat (1) UU 10/2016
[10] Pasal 69 UU 8/2015 jo. Pasal 68 ayat (1) PKPU 4/2017
[11] Pasal 74 ayat (2) PKPU 4/2017
[12] Pasal 26 ayat (2) huruf a jo. Pasal 30 ayat (9) PKPU 4/2017


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).