Kedudukan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kedudukan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional, yang dibuat oleh BP Lawyers Counselors at Law dan dipublikasikan pada 31 Oktober 2016.

Pada dasarnya, artikel ini akan membahas arbitrase secara umum, putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional, putusan arbitrase yang diputus di dua negara berbeda, dan kedudukan putusan arbitrase nasional maupun internasional. Berikut pembahasannya.

Apa itu Arbitrase?

Mengutip artikel Pentingnya Memahami Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, arbitrase adalah kesepakatan penyelesaian sengketa secara alternatif, bukan menghilangkan hak untuk menuntut, karena tuntutan ganti kerugian juga dikenal dalam arbitrase.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 menjelaskan pengertian arbitrase sebagai berikut:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Baca juga: Apa itu Arbiter dan Biaya Arbitrase

Sehubungan dengan hal di atas, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.[1] Selain itu, arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan melalui perjanjian arbitrase antara para pihak yang dapat dibuat sebelum maupun setelah adanya sengketa.[2]

Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang bersengketa melalui forum arbitrase nantinya akan diberikan suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mengikat para pihak, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.[3]

Dalam ketentuan hukum yang berlaku, terdapat putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional yang akan dijelaskan di bawah ini.

Putusan Arbitrase Nasional

Berdasarkan PERMA 3/2023, putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.[4] Ketentuan tersebut didasarkan pada asas teritorial yang berpatokan pada faktor wilayah.[5]

Hal ini berarti setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan dalam wilayah Republik Indonesia dikategorikan sebagai putusan arbitrase nasional.

Putusan Arbitrase Internasional

Terdapat perkembangan definisi dari putusan arbitrase internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Awalnya, putusan arbitrase internasional sesuai dengan PERMA 1/1990 dan UU 30/1999 didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 2 PERMA 1/1990

Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40) tanggal 5 Agustus 1981.

Pasal 1 angka 9 UU 30/1999

Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Terkait dengan penjelasan putusan arbitrase internasional di atas, setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau menurut penentuan dari hukum yang berlaku, tergolong sebagai putusan arbitrase internasional.[6] Namun demikian, terdapat penyesuaian definisi putusan arbitrase internasional sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024 sebagai berikut:

Menyatakan kata “dianggap” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999, selengkapnya menjadi berbunyi, “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.

Pada dasarnya, permohonan pengujian undang-undang dalam Putusan MK tersebut dikarenakan praktik yang tidak konsisten terhadap klasifikasi putusan arbitrase internasional yang menyebabkan adanya penafsiran bebas untuk menyatakan suatu putusan arbitrase sebagai putusan arbitrase yang nasional atau internasional. Hal ini dikarenakan kata “dianggap” dimaknai memiliki arti yang belum jelas tergantung pada bukti maupun fakta yang mengikutinya.[7] Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim MK merujuk pada asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan kata tersebut. Oleh karena itu, definisi putusan arbitrase internasional pasca Putusan MK lebih menitikberatkan pada asas teritorial (dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia) dan faktor lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[8]

Putusan Arbitrase yang Diputus di Dua Negara yang Berbeda

Dalam praktiknya, suatu perkara arbitrase diputus berdasarkan seat of arbitration yang telah disepakati oleh para pihak. Putusan arbitrase secara hukum mengikuti tempat kedudukan (seat) tersebut. Sebagai contoh, apabila para pihak memilih Jakarta sebagai seat of arbitration, maka putusan yang dihasilkan dikategorikan sebagai putusan arbitrase nasional menurut hukum Indonesia. Sebaliknya, apabila seat of arbitration ditetapkan di luar wilayah Indonesia, maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional untuk dilaksanakan di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 1 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (dalam praktiknya dikenal dengan “New York/NY Convention 1958”) menjelaskan mengenai putusan arbitrase internasional yang mencakup putusan yang dibuat di negara lain dan putusan yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara tempat dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya (non-domestic awards). Jika dikaitkan dengan Putusan MK sebelumnya, maka negara memiliki kewenangan untuk mengatur kriteria suatu putusan arbitrase internasional melalui pengaturan prosedural masing-masing negara.[9]

Sebagai informasi, berikut adalah bunyi Pasal 1 NY Convention 1958 selengkapnya:

This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.

Selain itu, penentuan klasifikasi putusan arbitrase secara normatif di Indonesia telah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan UU 30/1999, PERMA 3/2023, dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dan berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, penentuan kategori putusan arbitrase tersebut berdasarkan konsep teritorial dan sesuai dengan penentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, hingga saat ini, klasifikasi putusan arbitrase tetap didasarkan pada UU 30/1999 dan belum terdapat pengkategorian lebih lanjut.

Baca juga: Melihat Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Kedudukan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional di Indonesia

Kedudukan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional dapat ditinjau dari pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut berdasarkan UU 30/1999 dan PERMA 3/2023, sebagai berikut:

Baca juga: Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase

Kesimpulannya, kedudukan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, pada prinsipnya bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Putusan arbitrase nasional dapat langsung dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setelah didaftarkan, sedangkan putusan arbitrase internasional harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan (eksekuatur) dari pengadilan yang berwenang sebelum dapat dieksekusi. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama memiliki kekuatan hukum tetap, perbedaan utama terletak pada prosedur pendaftaran dan pelaksanaan putusannya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024.

Referensi:

1. United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958;
2. M. Yahya Harahap. Arbitrase: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.