Rabu, 28 February 2018

Larangan Peralihan Tanah yang Sedang Dalam Sengketa

Larangan Peralihan Tanah yang Sedang Dalam Sengketa

Pertanyaan

Mohon informasi/penjelasan terhadap pertanyaan berikut: 1. Sejak kapankah mulai berlakunya sita jaminan yang diajukan dalam gugatan perdata? 2. Apakah ada pernyataan resmi/penetapan/surat dari Majelis Hakim yang menangani perkara perdata terhadap gugatan yang isinya meminta diletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara? 3. Apakah Badan Pertanahan Nasional berhak menolak proses peralihan hak yang diajukan seseorang terhadap tanah yang sedang berperkara tanpa ada Sita Jaminan dari pengadilan? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Sita jaminan mulai berlaku dan dapat dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita sejak permohonan sita jaminan dikabulkan dan Ketua Majelis Hakim ataupun Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang bersangkutan menerbitkan Penetapan Sita Jaminan.
Dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, Pasal 226 ayat (7) Herzien Inlandsch Reglement secara tegas memerintahkan hakim untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut (goed en van waarde veklaren). Saat menyatakan sah dan berharganya penyitaan ialah bersamaan dengan penjatuhan dan pengucapan putusan, dengan cara mencantumkannya dalam amar putusan.
Apabila tanah masih dalam sengketa di pengadilan (objek gugatan), maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib untuk menolak pembuatan akta peralihan tanah.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua