Jumat, 24 August 2018

Strict Liability dalam Pidana Narkotika

Strict Liability dalam Pidana Narkotika

Pertanyaan

Apabila ada orang yang menggunakan ganja di negara lain yang sudah dilegalkan (seperti di Belanda, dan sebagainya), lalu kemudian orang ini pulang ke Jakarta dan misalnya kedapatan random test dan dinyatakan positif, apakah hal ini bertentangan dengan hukum? Dalam hal tersebut ganja hanya dibeli dan digunakan di luar negeri dan tidak dibawa pulang ke Indonesia. Terima kasih

Intisari Jawaban

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Penggolongan Narkotika dapat dilihat dalam Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I.
Mengenai sanksi pidana untuk pengguna ganja bagi diri sendiri sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, diatur di Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Kemudian, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum Pidana Napza di Universitas Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beliau berpendapat sebagai berikut :
Dalam UU Narkotika memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang asas strict liability, seperti juga KUHP tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam UU Narkotika, hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika.
Dari pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa UU Narkotika menganut doktrin strict liability namun tidak secara eksplisit disebutkan. Mengapa demikian, karena dalam UU Narkotika tidak disebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh UU Narkotika, melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam UU Narkotika.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua