Dasar Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Februari 2018.

KLINIK TERKAIT

Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia

19 Mar, 2025

Legalitas Bitcoin dan Blockchain sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia

20 Jul, 2023

Dasar Hukum Penggunaan Uang Elektronik Jika Masuk Tol

19 Jun, 2018

Bolehkah Manajer Investasi Melakukan Transaksi Silang dengan Rekening Nasabah?

01 Feb, 2018

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terminologi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sebelumnya digunakan dalam POJK 77/2016 telah diubah menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“LPBBTI”). Dengan demikian, kami asumsikan bahwa yang dimaksud dalam pertanyaan Anda adalah LPBBTI.

Definisi LPBBTI

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 40/2024, LPBBTI didefinisikan sebagai berikut:

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI.[1]

Berdasarkan artikel Beda Pengajuan Pinjaman Dana ke Bank dan ke Fintech Pendanaan yang dilansir dari laman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kegiatan layanan ini pada umumnya juga dikenal sebagai peer-to-peer lending, di mana proses penyaluran pinjaman berlangsung lebih cepat dan efisien dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Baca juga: Debitur Gagal Bayar, Dapatkah Fintech P2P Lending Bertanggung Jawab?

Namun, berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, percepatan proses ini meningkatkan potensi risiko tertentu bagi pelaku dan pengguna usaha, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraannya, menetapkan peraturan perundang-undangan yang ketat untuk memastikan keamanan, transparansi dan stabilitas sistem keuangan digital.

Lantas, selain POJK 40/2024, apa dasar hukum lainnya yang mengatur LPBBTI?

Dasar Hukum yang Mengatur LPBBTI

Pada dasarnya, pengaturan utama LPBBTI terdapat dalam POJK 40/2024, yang sejak 27 Desember 2024 mencabut POJK 10/2022.[2] Meskipun demikian, peraturan pelaksana dari POJK yang telah dicabut tersebut, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK 40/2024.[3]

Adapun peraturan pelaksana yang saat ini mengatur lebih lanjut mengenai LPBBTI antara lain:

1. SE OJK 19/2025, yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan layanan LPBBTI;
2. SE OJK 1/2024, yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian data transaksi pendanaan dan pelaporan penyelenggara LPBBTI; serta
3. SE OJK 21/2022, yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi penyelenggara LPBBTI.

Selain tunduk pada ketentuan POJK 40/2024 dan peraturan pelaksananya, penyelenggara LPBBTI juga wajib mematuhi peraturan-peraturan yang relevan lainnya, antara lain:

1. POJK 22/2023, yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (termasuk penyelenggara LPBBTI) dalam memastikan pelindungan terhadap konsumen;
2. UU PDP, yang mengatur antara lain hak dan kewajiban penyelenggara LPBBTI dalam melakukan pemrosesan data pribadi; dan
3. UU ITE dan perubahannya, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penyelenggara LPBBTI sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Batasan Jumlah Uang yang Bisa Dipinjam oleh Penerima Dana

Menjawab pertanyaan Anda mengenai batas maksimum jumlah dana yang bisa dipinjam, dalam LPBBTI, batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan adalah Rp2 miliar, baik untuk pendanaan konsumtif maupun pendanaan produktif.[4]

Namun demikian, khusus untuk pendanaan produktif, pinjaman dapat diberikan hingga Rp5 miliar, sepanjang penyelenggara LPBBTI dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:[5]

1. memiliki kualitas Pendanaan macet maksimal 5% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir; dan
2. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Untuk memperjelas ketentuan di atas, SE OJK 19/2025 juga mengatur bahwa batasan tersebut juga berlaku dalam hal pinjaman diberikan kepada beberapa penerima dana yang:[6]

1. memiliki 1 sumber penghasilan atau arus kas (cash flow) yang sama untuk membayar fasilitas pendanaan yang diperoleh; atau
2. hubungan afiliasi.

Baca juga: 5 Ciri Pinjol Legal yang Harus Kamu Tahu

Dengan demikian, dalam hal terdapat beberapa peminjam yang memiliki sumber pembayaran yang sama atau saling terafiliasi, maka total nilai pinjaman para peminjam tersebut secara agregat tidak dapat melebihi batas maksimum pinjaman yang telah dijelaskan di atas.

Baca juga: Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol)

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.06/2024 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Referensi:

Beda Pengajuan Pinjaman Dana ke Bank dan ke Fintech Pendanaan, yang diakses pada 14 November 2025, pukul 12.00 WIB.