Kamis, 24 May 2018

Ketentuan Pengoperasian Balon Udara di Indonesia

Ketentuan Pengoperasian Balon Udara di Indonesia

Pertanyaan

Apakah benar bahwa setiap penggunaan balon udara harus ada koordinasi dengan pihak bandara? Katanya supaya tidak terjadi kecelakaan dengan pesawat. Kalau tidak patuh, apa sanksinya?

Intisari Jawaban

Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan balon udara yang Anda maksud adalah balon udara yang ditambatkan dan digunakan pada kegiatan budaya masyarakat.
Setiap kegiatan yang menggunakan balon udara harus dilaporkan pada Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara setempat paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan.
Sedangkan, untuk pengoperasian balon udara yang di wilayah tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak terkait, yaitu:
  1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk operasi Balon Udara pada Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area);
  2. Otoritas Bandar Udara untuk operasi Balon Udara pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  3. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan untuk operasi Balon Udara pada Controlled Airspace yang dipublikasikan di dalam Aeronautical Information Publication (AIP) Indonesia.
Apabila mengoperasikan balon udara tanpa laporan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, maka pelaku mendapat sanksi pidana karena telah melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan/atau keamanan penerbangan.
Apa sanksi pidananya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua