Rabu, 03 Oktober 2018
Hukumnya Jika Berjualan di Dekat Rel Kereta Api
Pertanyaan :

Hukumnya Jika Berjualan di Dekat Rel Kereta Api

Apakah boleh berjualan di dekat rel kereta api? Seperti membuka warung, dan sebagainya.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (“UU Perkeretaapian”), pengertian jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi: ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
 
Pada dasarnya diatur di Pasal 178 UU Perkeretaapian, bahwa setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
 
Menafsirkan definisi ‘dekat rel kereta’ sebagaimana yang Anda tanyakan, artinya berdekatan dengan batas ruang pengawasan jalur kereta api / dengan sisi paling luar dari jalur kereta api. Sehingga apabila berjualan di dekat jalur rel kereta api atau bahkan sampai membuat warung (di luar ruang-ruang jalur kereta api) masih dimungkinkan, asalkan bukan di ruang-ruang pada jalur kereta api sebagaimana dimaksud.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (“UU Perkeretaapian”), pengertian jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
 
Sementara itu, definisi jalan rel menurut Pasal 1 angka 7 UU Perkeretaapian adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
 
Selanjutnya, Pasal 1 angka 13 UU Perkeretaapian menjelaskan lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.
 
Bahwa dapat dipahami melalui pasal-pasal di atas, jalur kereta api adalah bagian yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
 
Pada dasarnya Pasal 178 UU Perkeretaapian telah mengatur bahwa setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
 
Jika melakukan hal tersebut, maka sesuai Pasal 192 UU Perekeretaapian, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
 
Selain itu, terdapat juga larangan untuk menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf c UU Perkeretaapian. Kepentingan lain diartikan sebagai penggunaan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan fungsinya, antara lain berjualan, menggembala ternak, dan menjemur barang.[1]
 
Apabila seseorang menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api, maka berdasarkan Pasal 199 UU Perkeretaapian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta.
 
Perlu dipahami bahwa jalur kereta api sesuai Pasal 36 UU Perkeretaapian meliputi:
  1. Ruang manfaat jalur kereta api
Terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.[2] Ruang ini diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.[3] Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya.[4]
 
  1. Ruang milik jalur kereta api
Bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.[5] Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.[6]
 
  1. Ruang pengawasan jalur kereta api
Bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.[7] Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jalan kereta api.[8]
 
Di Penjelasan Pasal 42 ayat (1) UU Perkeretaapian, batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 45 UU Perkeretaapian disebutkan bahwa batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) meter.
 
Dari pengertian ruang-ruang yang merupakan bagian dari jalur kereta api, didapatkan suatu pemahaman bahwa masing-masing ruang di jalur kereta memiliki batas terluar. Ruang manfaat jalur kereta api di dalamnya hanya diperuntukan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. Sedangkan ruang milik jalur kereta api dan pengawasan jalur kereta api mengecualikan hal tersebut di Pasal 42 ayat (2) jo. 46 ayat (2) UU Perekeretaapian, yang menyatakan tanah di ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, yang berada di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api.
 
Akan tetapi yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” menurut Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Perkeretaapian adalah kepentingan di luar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak, dan kabel telepon. Selain kepentingan yang dijelaskan, maka dilarang.
 
Menafsirkan definisi dekat rel kereta sebagaimana yang Anda tanyakan, artinya tempat berjualan itu berdekatan dengan batas ruang pengawasan jalur kereta api / dengan sisi paling luar dari jalur kereta api. Sehingga apabila berjualan di dekat jalur rel kereta api atau bahkan sampai membuat warung (di luar ruang-ruang jalur kereta api) masih dimungkinkan, asalkan bukan di dalam ruang-ruang pada jalur kereta api sebagaimana dimaksud.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

[1] Penjelasan Pasal 181 ayat (1) huruf c UU Perkeretaapian
[2] Pasal 37 ayat (1) UU Perkeretaapian
[3] Pasal 38 UU Perkeretaapian
[4] Pasal 39 ayat (1) UU Perkeretaapian
[5] Pasal 42 ayat (1) UU Perkeretaapian
[6] Pasal 43 ayat (1) UU Perkeretaapian
[7] Pasal 44 UU Perkeretaapian
[8] Pasal 45 UU Perkeretaapian



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua