Saya dilaporkan ke polisi atas kasus pencemaran nama baik, padahal saya merasa tidak melakukan tindak pidana tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya mencabut laporan tersebut? Mohon penjelasannya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Mencabut Pengaduan Tindak Pidana di Kepolisian yang dibuat oleh LBH Jakarta dan pertama kali dipublikasikan pada 26 November 2018.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai makna laporan sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan. Pengertian laporan menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Disarikan dari artikel Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan, pelaporan pada dasarnya dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana.
Namun, dalam beberapa delik atau tindak pidana, istilah yang digunakan adalah pengaduan. Dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP, pengaduan didefinisikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
Tindak pidana atau delik aduan tersebut merujuk pada tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam permasalahan Anda, perkara pencemaran nama baik termasuk dalam kategori delik aduan.[1]
Kami asumsikan bahwa pencemaran nama baik yang Anda maksud merujuk pada Pasal 310 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 atau Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026.
Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.
Lantas apakah pengaduan bisa dicabut? Menurut Pasal 75 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) UU 1/2023 pencabutan dapat ditarik kembali atau dicabut oleh orang yang mengadukan, dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pengaduan diajukan.
Pencabutan aduan tersebut dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk menghentikan proses penyelidikan maupun penyidikan.
Dalam hal Anda berstatus sebagai pihak yang diadukan, maka yang berhak untuk mencabut pengaduan atas dugaan pencemaran nama baik adalah pengadu. Sebagai orang yang diadukan, Anda tidak memiliki hak untuk mencabut pengaduan tersebut, karena secara hukum hanya pengadu yang berhak mencabutnya.
Langkah yang dapat Anda tempuh adalah dengan berkomunikasi atau melakukan mediasi dengan pihak pengadu untuk mendorong pencabutan aduannya. Apabila pengadu bersedia mencabut pengaduannya, maka perlu disusun Surat Permohonan Pencabutan Laporan yang ditujukan kepada penyelidik atau penyidik.
Permohonan ini diajukan secara tertulis kepada instansi kepolisian tempat pengaduan diajukan, dengan mencantumkan:
Setelah permohonan pencabutan laporan/pengaduan diajukan, pihak kepolisian akan menilai apakah laporan/pengaduan tersebut dapat dihentikan atau tidak.
Selanjutnya, apabila perkara telah berada pada tahap penyidikan, maka penyidk dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai tanda bahwa proses hukum telah dihentikan secara resmi.
Namun demikian, jika Anda merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Anda tidak memiliki kewajiban untuk berupaya mencabut pengaduan tersebut.
Menurut kami, biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hukum pidana, tidak setiap laporan/pengaduan berakhir pada penuntutan di persidangan. Apabila tidak ditemukan cukup bukti atau jika terbukti Anda tidak bersalah, maka proses penyelidikan atau penyidikan akan dihentikan oleh pihak kepolisian secara resmi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023
[1] Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 440 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 624 UU 1/2023
