Rabu, 05 December 2018
Dapatkah Mengajukan Grasi Tanpa Persetujuan Terpidana?
Pertanyaan :

Dapatkah Mengajukan Grasi Tanpa Persetujuan Terpidana?

Apakah tanpa persetujuan terpidana, pengacara ataupun keluarga terpidana dapat mengajukan grasi?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Pada dasarnya permohonan grasi harus mendapatkan persetujuan terpidana. Namun berdasarkan kepentingan kemanusiaan, dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, keluarga dapat mengajukan grasi tanpa persetujuan terpidana.
 
Sedangkan untuk pengacara atau kuasa hukum, tetap harus bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh terpidana, sehingga tidak dimungkinkan apabila pengacara atau kuasa hukum terpidana mengajukan grasi tanpa persetujuan terpidana.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Memulai pembahasan ini, kita perlu mengingat kembali pengertian dan ketentuan umum mengenai grasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU Grasi”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU 5/2010”), memberikan definisi grasi yaitu:[1]
 
Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
 
Terpidana memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berisi putusan pemidanaan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling rendah 2 (dua) tahun.[2] Terhadap permohonan tersebut, Presiden memiliki  hak prerogatif untuk mengabulkan atau menolak permohonan setelah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.[3] Secara teknis administrasi, tata cara pengajuan permohonan grasi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi (Permenkumham Grasi).
 
Pihak yang Berhak Mengajukan Grasi
Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak mengajukan permohonan grasi serta apakah permohonan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan terpidana dapat ditemui dalam Pasal 6 UU Grasi yang selengkapnya berisi:
 
  1. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
  3. Dalam Hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
 
Ketentuan tersebut memberikan dua kondisi yang menimbulkan perbedaan hak bagi keluarga dalam mengajukan permohonan grasi dengan atau tanpa persetujuan terpidana. Perbedaan dalam hal terpidana dijatuhi hukum mati, didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan terkait hak untuk hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan fakta, meskipun hukuman mati masih berlaku di Indonesia, tetapi penerapannya harus dikurangi sebisa mungkin. Melalui revisi UU Grasi pada tahun 2010, pemerintah  bahkan memberikan kewenangan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat meminta keluarga mengajukan permohonan grasi.[4] Berdasarkan ketentuan di atas, keluarga dapat mengajukan permohonan grasi tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati. Mengenai siapa saja yang dimaksud dengan keluarga yaitu sebagai berikut:[5]
 
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana.
 
Menjawab pertanyaan Anda berikutnya, apakah kuasa hukum terpidana dapat mengajukan grasi tanpa persetujuan terpidana? kami berpendapat hal itu tidak dimungkinkan. Pertama, kuasa hukum bertindak dengan dasar surat kuasa. Terpidana tidak akan memberikan surat kuasa mengajukan grasi jika ia sendiri tidak setuju mengajukan grasi. Surat kuasa juga merupakan salah satu syarat dalam tata cara pengajuan permohonan grasi bagi terpidana yang didampingi kuasa hukum.[6] Kedua, Pasal 6 UU Grasi telah menyatakan, yang dapat mengajukan grasi tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati adalah keluarga terpidana. Dengan dasar Pasal 6 UU Grasi jika ditafsirkan secara a contrario, diperoleh kesimpulan yaitu orang selain keluarga tidak dapat mengajukan permohonan grasi tanpa persetujuan terpidana.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 1 angka 1 UU Grasi
[2] Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 5/2010
[3] Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) jo. Pasal 4 ayat (1) UU Grasi
[4] Pasal 6A UU 5/2010
[5] Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Grasi
[6] Pasal 5 ayat (4) huruf d Permenkumham Grasi



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua