Selasa, 29 Januari 2019
Titel dan Substansi Gugatan PHI, Mana yang Terpenting?
Pertanyaan :

Titel dan Substansi Gugatan PHI, Mana yang Terpenting?

Dalam melakukan gugatan ke PHI, mana yang lebih penting untuk dijadikan dasar menggugat? Titel gugatan atau substansi gugatan?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Yang terpenting dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) adalah substansi gugatan (terkait posita dan petitum gugatan). Titel gugatan tidak terlalu menentukan arah gugatan karena pada praktiknya hakim dapat menentukan jenis perselisihan dalam PHI.
 
Mengapa demikian? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
 
Perselisihan Hubungan Industrial
PHI memiliki kewenangan terbatas terhadap perselisihan hubungan industrial sebagaimana disebutkan di Pasal 56 UU PPHI yaitu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
  1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
  2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
  3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
 
Agar lebih jelas, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan mengenai sengketa dalam PHI:
  1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;[1]
  2. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;[2]
  3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;[3]
  4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;[4]
 
Menurut Juanda Pangaribuan, dalam bukunya Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial (hal. 145), limitasi kewenangan itu memastikan bahwa PHI tidak berwenang mengadili perkara lain seperti, perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji. Kalau pengusaha tidak membayar hak pekerja, kategorinya bukan wanprestasi, tetapi pelanggaran norma kerja, lalu dikualifikasikan sebagai perselisihan hak. Selanjutnya, hak pesangon yang muncul dalam pemutusan hubungan kerja (“PHK”), kualifikasinya bukan perselisihan hak, tetapi perselisihan PHK.
 
Ia juga menjelaskan bahwa hak dalam hubungan kerja yang disebut perselisihan hak, jenisnya bermacam-macam, misalnya kekurangan upah, upah lembur tidak dibayar atau kurang bayar, tidak menyertakan pekerja sebagai peserta Jamsostek (sekarang BPJS), dan sebagainya. Kalu pengusaha tidak membayar hak pekerja yang timbul dalam hubungan kerja, atau pengusaha tidak membayar hak pesangon yang timbul akibat PHK, permasalahan itu bukan kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), tetapi perselisihan hubungan industrial sehingga penyelesaiannya masuk ke dalam kewenangan PHI.
 
Kekeliruan dalam Membuat Titel Gugatan
Ketidakmampuan membedakan antara perselisihan kepentingan, perselisihan hak dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh, menurutnya dalam buku yang sama (hal. 150) bisa menimbulkan kesalahan dalam menentukan titel dan petitum gugatan. Kadang terjadi di dalam praktik, titel gugatan tentang perselisihan hak, tetapi materi perkara mengenai perselisihan kepentingan, atau titel gugatan perselisihan kepentingan, tetapi objek gugatan mengenai perselisihan PHK. Kekeliruan membuat titel gugatan pada dasarnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap gugatan. Tetapi, mungkin saja ada yang menjadikan kesalahan titel gugatan itu untuk mengatakan gugatan tidak dapat diterima. Kesalahan membuat titel gugatan, jelas mempengaruhi posita dan petitum. (baca: Tentang Posita, Petitum, Replik, dan Duplik).
 
Ia pun memberikan contoh (hal. 150-151), perkara No. 113/PL/2006/PHI.PN.JKT.PST, titel gugatan: “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.” Akibatnya, petitum menuntut ganti rugi, bukan uang pesangon, pada hal uraian pokok perkara mengenai PHK. Kalau titel gugatan berbeda dengan uraian pokok perkara, apakah kondisi seperti itu mengakibatkan gugatan obscuur libel, dan harus diputus NO (niet onvankelijk verklaard)?
 
Juanda pun menyatakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah substansi perkara, bukan titel gugatan. Hakim cukup menjelaskan kekeliruan titel gugatan itu di dalam pertimbangan, sekaligus meluruskan jenis perselisihan yang sebenarnya. Dalam hal ini bisa dikatakan hakim berwenang menentukan jenis perselisihan dari suatu perkara yang diperiksanya. Kewenangan itu paralel dengan pembatasan upaya hukum, putusan PHI tidak semua bisa diajukan kasasi. Oleh karena itu, pencari keadilan yang takut salah dalam menentukan titel gugatan, cukup menyebut titel gugatannya dengan “Perselisihan Hubungan Industrial.” Dalam konteks itu, hakim yang akan menentukan sendiri jenis perselisihan yang relevan dengan perkara yang diperiksanya.
 
Sehingga menjawab pertanyaan Anda, yang terpenting dalam mengajukan gugatan ke PHI adalah substansi gugatan (terkait posita dan petitum gugatan). Titel gugatan tidak terlalu menentukan arah gugatan karena pada praktiknya hakim dapat menentukan jenis perselisihan dalam PHI.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 
Referensi:
Juanda Pangaribuan. 2017. Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial. Jakarta: MISI.

[1] Pasal 1 angka 2 UU PPHI
[2] Pasal 1 angka 3 UU PPHI
[3] Pasal 1 angka 4 UU PPHI
[4] Pasal 1 angka 5 UU PPHI



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua