Bolehkah Pihak Developer Perumahan Mengelola Sampah?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juni 2019.

KLINIK TERKAIT

Aturan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor

09 Apr, 2019

Sanksi Membuang Limbah ke Lingkungan Laut Tanpa Izin

20 Des, 2018

Jika Terganggu Ulah Tetangga yang Membakar Sampah

31 Okt, 2018

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengelolaan Sampah

Sebelum membahas soal Perda sampah yang Anda maksud, perlu diketahui pada dasarnya pengelolaan sampah diatur secara khusus dalam UU 18/2008.

Dalam aturan tersebut, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.[1] Lalu, apa yang dimaksud pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.[2]

Apa tujuan pengelolaan sampah? Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.[3]

Menurut Pasal 3 UU 18/2008, pengelolaan sampah ini diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, antara lain asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Pengertian asas-asas tersebut dapat Anda temukan dalam Penjelasan Pasal 3 UU 18/2008.

Lebih lanjut, siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah? Berdasarkan asas tanggung jawab yang dimaksud di atas, pada dasarnya, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:[4]

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Asas tanggung jawab juga dipertegas dalam Pasal 5 UU 18/2008, yang berbunyi:

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Siapa yang Biayai Pengelolaan Sampah?

Perihal pembiayaannya, baik pemerintah maupun pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.[5] Pembiayaan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.[6]

Pada pertanyaan, Anda membicarakan mengenai pengelolaan sampah oleh developer atau pengelola perumahan. Perlu diingat sebagaimana sudah diterangkan di atas, tanggung jawab pengelolaan sampah terletak pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Walaupun demikian, badan usaha dapat ikut dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan cara bermitra dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berdasar pada Pasal 27 ayat (1) UU 18/2008, yang berbunyi:

Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Kemitraan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan perusahaan pengelolaan sampah yang bersangkutan.[7] Adapun tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[8]

Penting untuk diperhatikan, jika badan usaha bermitra dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah, ia memerlukan izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU 18/2008.

Izin ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Lingkup perizinan yang diatur oleh pemerintah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.[9] Kemudian, keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.[10]

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah masing-masing.[11]

Jadi, sampah perumahan tanggung jawab siapa? Kesimpulannya, tanggung jawab pengelolaan sampah terletak pada pemerintah dan pemerintah daerah. Namun, bagi developer/pengelola perumahan juga dapat melakukan pengelolaan sampah, jika memang memiliki izin pengelolaan sampah dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Baca juga: Aturan Pengelolaan Sampah secara Nasional

Contoh Perda Pengelolaan Sampah

Kemudian, menjawab pertanyaan Anda soal peraturan daerah (“perda”), pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya melakukan pengelolaan sampah, mengaturnya lebih lanjut dalam perda. Sebagai contoh, di Kota Bogor, terdapat Perda Kota Bogor 9/2012 dan perubahannya. Dalam Pasal 7 Perda Kota Bogor 9/2012, diterangkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Perda Kota Bogor 9/2012 dan perubahannya.

Baca juga: Aturan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor

Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah pada masing-masing daerah tetap berlaku dalam cakupan kompleks perumahan, meskipun terdapat developer atau pengelola. Hal ini karena pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Baca juga: Jika Terganggu Ulah Tetangga yang Membakar Sampah

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.