KLINIK

Rabu, 18 September 2019

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Pembuatan Akta Kelahiran

https://images.hukumonline.com/frontend/lt5d81cf6c65062/lt5d833d46ed37e.jpg
Negarawati Ester Benedicta Sihombing, S.H.
Kenegaraan
Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Pembuatan Akta Kelahiran

Pertanyaan

Apa maksud dari Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “pencatatan akta kelahiran yang tidak memiliki akta nikah dapat dilakukan dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, selama pemohon dapat menunjukkan status pada Kartu Keluarga sebagai suami istri”? Sementara agar status pada Kartu Keluarga tercatat sebagai suami istri diperlukan syarat akta nikah. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?

Intisari Jawaban

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (“Permendagri 9/2016”), pencatatan kelahiran anak harus memenuhi syarat, salah satunya berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan. Apabila orang tuanya tidak memiliki akta nikah atau kutipan akta perkawinan, maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Istri yang didukung dengan Kartu Keluarga (“KK”).
 
Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang membuat KK sebagai sepasang suami istri namun tidak didukung akta nikah, dikarenakan pernikahan pasangan yang bersangkutan tidak dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil. Dengan adanya Permendagri 9/2016, orang tua yang tidak memiliki akta nikah tetap dapat melakukan pencatatan kelahiran anak dengan melengkapi SPTJM Kebenaran Sebagai Orang Tua dengan didukung KK.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua