Rabu, 05 February 2020

Problematika Ketentuan PHK karena Kesalahan Berat

Problematika Ketentuan PHK karena Kesalahan Berat

Pertanyaan

Pekerja kami ada yang melakukan kesalahan berat (menurut PKB). Berdasarkan PKB, apabila pekerja melakukan kesalahan berat (Berat III), perusahaan dapat mem-PHK langsung. Pertanyaannya: 1. Apakah tindakan perusahaan sudah sesuai berdasarkan UU 13/2003, Putusan MK 12/2003 terkait judicial review Pasal 158 UU 13/2003, serta SEMA 3/2015? 2. Apakah PHK baru dapat dilakukan pemberi kerja setelah ada putusan PHI? 3. Apakah selama belum ada putusan PHI pemberi kerja wajib memberikan gaji terhadap pekerja yang bermasalah?

Intisari Jawaban

Jika perusahaan secara khusus mengatur daftar “kesalahan berat” di luar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang notabene telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan terdapat pekerja yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pengusaha seharusnya mengeluarkan surat peringatan pertama sekaligus terakhir, bukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Jika dalam masa berlakunya (tenggang waktu 6 bulan) surat peringatan pekerja tetap melakukan kesalahan, barulah ia dapat di-PHK.
 
Selanjutnya, sengketa PHK yang dilakukan bukan atas alasan-alasan dalam Pasal 154 UU Ketenagakerjaan sendiri dapat diselesaikan melalui PHI. Namun, jalur litigasi ini hanya dapat ditempuh setelah perundingan bipartit, mediasi, dan/atau konsiliasi tidak menghasilkan jalan keluar.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua