Kamis, 23 Januari 2020

Bolehkah Pemberian Bantuan Dianggap Sebagai Utang?

Bolehkah Pemberian Bantuan Dianggap Sebagai Utang?

Pertanyaan

Beberapa tahun yang lalu, Ayah saya membeli rumah kemudian merenovasinya. Saat proses renovasi, suami dari saudari tiri saya memberi bantuan berupa material dan tenaga tukang, tanpa ada permintaan dari ayah saya. Selang beberapa tahun kemudian saudari tiri saya meninggal dan mempunyai anak laki-laki. Saat ini anak tersebut menagih uang biaya renovasi rumah yang dikeluarkan oleh ayahnya kepada ayah saya. Bagaimana hukumnya? Apa ayah saya harus mengembalikan? Sedangkan dari awal tidak ada akad utang piutang.

Intisari Jawaban

Perjanjian sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan, sepanjang terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak.
 
Kesepakatan tersebut harus dinyatakan dalam pernyataan, bukan kehendak semata. Jika seseorang tidak pernah menyatakan bahwa bantuan tersebut menjadi utang bagi pihak lain, maka utang piutang tidak lahir di antara keduanya. Pihak lain tidak dapat menuntut pengembalian bantuan tersebut.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua