Selasa, 28 April 2020

Langkah Hukum Jika Ditipu Anggota Polri

Langkah Hukum Jika Ditipu Anggota Polri

Pertanyaan

Di bulan November 2019, saya berurusan pribadi dengan aparat kepolisian di wilayah kota Bandung, sehubungan dengan pengurusan mutasi pajak mobil saya yang tertunggak dengan nominal Rp20 juta. Ia menjanjikan proses akan selesai dalam tiga bulan. Sampai bulan April 2020 ini, prosesnya belum selesai. Saya konfirmasi kepada yang bersangkutan, namun jawabannya dana dibawa kabur oleh koleganya. Saya memiliki bukti dana pembayaran berupa transfer kepada rekening adik yang bersangkutan sebagian dan kuitansi cash sebagian. Surat kendaraan termasuk BPKB sampai saat ini belum kembali kepada saya. Waktu penyerahan tidak menggunakan berita acara serah terima namun terdapat foto ketika diserahkan kepada yang bersangkutan. Mohon pencerahaannya, apa yang harus saya lakukan pada saat ini agar kasus ini memiliki kekuatan hukum dan dapat saya ajukan gugatan jika di kemudian hari, masalah ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Intisari Jawaban

Atas dugaan penggelapan uang dan surat kendaraan yang dilakukan anggota kepolisian, korban dapat menempuh tiga langkah sekaligus, yaitu:
  1. mengadukan pelanggaran kode etik profesi polri;
  2. melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan; dan
  3. mengajukan gugatan wanprestasi.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua