Rabu, 17 June 2020

Haruskah Kegiatan Persekutuan Perdata Vakum Saat Ada Sengketa?

Haruskah Kegiatan Persekutuan Perdata Vakum Saat Ada Sengketa?

Pertanyaan

Sekarang saya sedang dalam posisi menggugat orang dalam kasus perdata tentang kerja sama, dan modal dipegang semua oleh tergugat. Gugatan yang saya ajukan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Untuk sekarang, gugatan saya di pengadilan negeri dikabulkan sebagian. Tergugat diharuskan mengembalikan modal saya. Akan tetapi tampaknya modal itu sudah tidak ada, sehingga tergugat selalu mengulur-ulur dalam proses persidangan dan saat ini tergugat sedang mengajukan banding. Dalam perjalanan sidang di pengadilan negeri, tergugat masih menjalankan usaha itu dan selalu berupaya agar uang hasil kerja sama diterima oleh saya dengan cara dikirimkan ke rekening-rekening atas nama saya, tanpa memberitahu saya. Akhirnya saya kirim kembali dan itu berhenti setelah hasil sidang keluar. Usaha tersebut atas nama saya dan saya mempunyai Nomor Induk Berusaha atas usaha tersebut. Pertanyaan saya: 1. Setahu saya jika suatu usaha kerja sama terjadi masalah/sampai ke pengadilan, maka usaha tersebut harus vakum/berhenti sampai kasus ini selesai, apakah itu benar? 2. Jika iya, kalau usaha tersebut masih dijalankan oleh pihak tergugat tanpa ada pemberitahuan atau persetujuan ke saya, apakah tergugat dapat dikenakan upaya hukum lain, semisal pidana? 3. Jika nanti naik lagi ke kasasi, upaya hukum apalagi yang dapat saya lakukan untuk mengganti kerugian saya? Karena dalam putusan sidang pengadilan negeri, kerugian imateriel saya tidak dikabulkan dan dalam hal ini tergugat berusaha mengulur waktu selama mungkin.

Intisari Jawaban

Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu usaha kerja sama (persekutuan perdata) harus vakum/berhenti saat terjadi permasalahan di pengadilan.
 
Namun, pihak yang hendak mengakhiri kerja sama dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghentian sementara usaha tersebut, hingga proses persidangan selesai.

Terkait kerugian imateriel, pada praktiknya, pemenuhan tuntutannya diserahkan kepada hakim dengan prinsip ex aquo et bono. Tolok ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.
 
Dalam kasus Anda, banding ke pengadilan tinggi justru merupakan upaya hukum yang disediakan hukum acara perdata apabila Anda tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan negeri sebelum adanya upaya hukum kasasi, termasuk terkait kabul tidaknya tuntutan kerugian imateriel.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua