Selasa, 23 Juni 2020

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan

Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan

Pertanyaan

Saya adalah manajer koperasi simpan pinjam, yang memberikan pinjaman dengan jaminan berupa SHM atau SHGB. Suatu hari, salah satu rekanan notaris kami memberikan referensi pengajuan pinjaman. Setelah disetujui, kami meminta notaris tersebut membuatkan akta perjanjian dan akta hak tanggungan. Awalnya kami tidak mengetahui, karena notaris mengatakan bahwa berkas termasuk jaminan berupa sertifikat telah diberikan debitur kepada notaris dengan dibuatkan tanda terima dan surat keterangan. Setelah kredit berjalan beberapa bulan, ternyata notaris tersebut terus terang kalau jaminan belum di tangan notaris. Ternyata notaris tersebut bersama debitur telah berbohong. Kemudian kami memanggil notaris dan debitur untuk mengembalikan dana yang sudah kami keluarkan. Notaris tersebut beserta debitur sepakat untuk mengembalikan dana secara bertahap. Pertanyaan kami, adalah apakah dugaan pidana dapat berubah menjadi perdata karena notaris dan debitur mengakui tindakannya dan bersedia menyelesaikan pengembalian dana secara bertahap? Pertanyaan kedua, langkah apa yang harus kami ambil terhadap notaris dan debitur tersebut?

Intisari Jawaban

Upaya hukum perdata tidak meniadakan upaya hukum secara pidana karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Meskipun telah tercapai perdamaian oleh para pihak, proses hukum atas delik biasa yang sedang berlangsung tidak serta merta dapat dihentikan.
 
Namun demikian, Peraturan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai. Upaya ini dapat dilakukan, baik atas delik aduan maupun delik biasa.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua