Hukumnya Produksi Barang yang Mirip dengan Produk Lain

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I., dan pertama kali dipublikasikan pada 19 April 2021.

Definisi Paten dan Dasar Hukumnya

KLINIK TERKAIT

Haruskan Nomor Desain Industri Dicantumkan Pada Barang?

14 Apr, 2021

Cara Mudah Daftar Kekayaan Intelektual Secara Online

19 Feb, 2021

Paten Bersifat Teritorial, Begini Penjelasannya

18 Feb, 2021

Cara Mempertahankan dan Membuktikan Rahasia Dagang

11 Jan, 2021

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai detail produk yang dimaksud. Maka, kami asumsikan bahwa produk yang Anda maksud adalah produk kekayaan intelektual seperti paten, desain industri, atau rahasia dagang.

Pada dasarnya, paten, rahasia dagang, dan desain industri adalah produk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-Undang. Selain produk kekayaan intelektual tersebut, produk lainnya meliputi hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu, serta merek dan indikasi geografis.

Paten diatur di dalam UU 13/2016 dan perubahannya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.[1]

Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.[2] Adapun paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun untuk paten sederhana dan 20 tahun untuk paten biasa.[3]

Baca juga: Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

Berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, dalam pendaftaran paten, inventor wajib membuat dokumen deskripsi paten. Deskripsi ini sangat berfungsi untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai invensi yang ingin dipatenkan, termasuk keunggulan, cara kerjanya, dan kebaruan yang berbeda dibandingkan dengan paten sebelumnya yang telah ada. Kemudian, deskripsi paten terdiri dari judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi, klaim, serta abstrak. Adapun klaim merupakan bagian yang sangat penting dalam dokumen deskripsi paten, karena dari klaim ini kita dapat menentukan batas perlindungan hak paten. Lebih lanjut, dijelaskan di dalam UU 65/2024 bahwa klaim invensi adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.[4]

Berdasarkan uraian di atas, penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran paten harus mengacu pada deskripsi dan klaim paten yang terdaftar atas nama Perusahaan A. Sepanjang Perusahaan A merupakan pemegang paten yang sah atas invensi tersebut, Perusahaan B tidak diperkenankan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, atau mengedarkan produk yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan paten tersebut. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun Perusahaan B sebelumnya pernah turut serta dalam perancangan invensi yang dipatenkan.

Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari dokumen deskripsi paten yang telah didaftarkan oleh Perusahaan A. Kesamaan sebesar 85% sangat berpotensi dianggap sebuah pelanggaran paten karena tentunya mencakup elemen-elemen yang substansial dari invensi yang dipatenkan. Namun, apabila jangka waktu perlindungan paten telah berakhir (10 tahun untuk paten sederhana dan 20 tahun untuk paten biasa), maka pihak lain boleh menggunakannya karena telah menjadi milik umum (public domain). Maka dari itu, apabila Perusahaan B berpotensi melakukan pelanggaran, Perusahaan A dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Ganti rugi yang diajukan hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten.[5] Selain gugatan di Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.[6]

Sebagai informasi, UU 13/2016 juga mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 166. Selain itu, perlu diperhatikan pula adanya penyesuaian ketentuan pidana berdasarkan UU 1/2026. Sehingga, besaran pidana dan mekanisme pemidanaannya perlu ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku saat tindak pidana tersebut dilakukan.

Baca juga: Seluk Beluk Paten

Definisi Desain Industri dan Dasar Hukumnya

Selanjutnya, apabila ditinjau dari desain industri, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup dari perlindungan terhadap produk desain industri.

Indonesia telah memiliki UU 31/2000 tentang desain industri. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 31/2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan B telah meniru produk perusahaan A apabila kemiripan 85% tersebut terletak pada bentuk estetika, warna, wadah, atau penampilan fisik produk yang membuat konsumen terkecoh atau bingung dalam membedakan produk tersebut apakah diproduksi oleh perusahaan A atau B. Perlindungan desain industri baru akan didapatkan setelah perusahaan A melakukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.[7]

Pada dasarnya, perlindungan desain industri juga mempunyai konsep yang hampir sama dengan paten. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU 31/2000, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Sama seperti paten, apabila desain industri tersebut sudah lewat dari jangka perlindungan (10 tahun), maka desain industri itu baru menjadi public domain. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh perusahaan A terhadap perusahaan B adalah mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 9 UU 31/2000 kepada Pengadilan Niaga.[8] Selain gugatan, sengketa dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.[9] Sedangkan ketentuan pidana diatur di dalam Pasal 54 UU 31/2000 jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026, sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[10]

Definisi Rahasia Dagang dan Dasar Hukumnya

Terakhir, apabila ada urusan “dapur” bisnis yang bocor atau dicuri oleh Perusahaan B tanpa izin, maka Perusahaan B dapat dijerat dengan UU 30/2000 tentang rahasia dagang. Dalam praktiknya, sering kali kemiripan produk terutama rasa atau formula terjadi karena pihak dari Perusahaan B membawa resep atau formula rahasia, metode produksi, serta data-data penting rahasia lainnya yang tidak pernah diketahui oleh pihak lain selain pihak dari Perusahaan A dan Perusahaan B.

Adapun definisi rahasia dagang menurut Pasal 1 angka 1 UU 30/2000 adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian, Pasal 2 UU 30/2000 juga menjelaskan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Berbeda dengan konsep paten dan desain industri, dalam hal ini, rahasia dagang mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan kerahasiaannya dijaga melalui upaya sebagaimana mestinya.[11] Sebagai informasi, informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.[12] Lalu, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.[13] Kemudian, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.[14]

Pasal 4 UU 30/2000 juga mengatur bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sehingga, dengan alasan tersebut, apabila Perusahaan A yang dalam hal ini memiliki hak atas rahasia dagang tidak memberikan izin atau lisensi kepada Perusahaan B, maka Perusahaan B jelas tidak boleh menggunakan dan membawa rahasia dagang tersebut untuk diaplikasikan di Perusahaan B.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU 30/2000.[15] Gugatan rahasia dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.[16] Ini berbeda dengan paten dan desain industri, yang mana gugatannya diajukan ke Pengadilan Niaga. Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.[17] Lebih lanjut, pada Pasal 14 UU 30/2000, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana untuk rahasia dagang diatur dalam Pasal 17 UU 30/2000 jo. Pasal II ayat (5) huruf c UU 1/2026, yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.[18]
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Walau demikian, Perusahaan B dapat bebas dari potensi pelanggaran paten, desain industri, atau rahasia dagang dengan menggunakan beberapa cara. Berdasarkan Pasal 74 UU 13/2006, Pasal 31 UU 31/2000, dan Pasal 5 UU 30/2000, paten, desain industri, dan rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, atau perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila Perusahaan B ingin menggunakan paten/desain/rahasia dagang Perusahaan A secara iktikad baik, maka Perusahaan B dapat mengikuti ketentuan berikut.

Saran yang dapat diberikan atas kasus ini adalah sebelum melanjutkan masalah ini ke langkah hukum (gugatan/tuntutan ke pengadilan), para pihak dapat membuat perjanjian baru yang mengatur mengenai izin/lisensi serta pembagian royalti. Apabila Perusahaan B tidak menerima dan tidak memiliki iktikad baik, Perusahaan A dapat mengirimkan somasi, dan langkah yang paling terakhir adalah membawa kasus ini ke jalur hukum.

Untuk selanjutnya, berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, agar tidak terjadi kasus serupa, perlu adanya tindakan preventif. Tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah membuat NDA (Non-Disclosure Agreement) yang mana perjanjian ini dibuat untuk menjaga segala jenis rahasia yang pernah ada selama Perusahaan A dan Perusahaan B masih terikat kerja sama. NDA ini tetap diberlakukan meskipun sudah pecah kongsi. Lalu, para pihak dapat membuat “Klausul Pembatasan Berkompetisi” yang pada intinya melarang mantan partner/kolega atau mantan karyawan untuk mendirikan bisnis yang sejenis atau bekerja di perusahaan kompetitor dalam jangka waktu tertentu (misalnya 2-3 tahun) setelah putus kerja atau putus kerja sama.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.