Kedudukan Hukum PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah

Bacaan 7 Menit
Kedudukan Hukum PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah
Pertanyaan
Saya ada pertanyaan, kita ambil contoh si A memiliki tanah seluas 128 m2 dan legalitasnya SHM, dibeli si B 50 m2, tetapi si B baru memliki legalitas PPJB (belum ada balik nama atau pemecahan sertifikat). Nah, kemudian si B ini ada kebutuhan mendesak dan tanah itu dijual ke si C. Lalu si C berniat ingin balik nama. Si C kemudian pergi ke kantor notaris tempat mantan penjual membuat PPJB dulu, dan dijelaskan bahwa si C ingin langsung buat Akta Jual Beli saja namun notaris merekomendasi untuk membuat PPJB dulu plus akta pembatalan transaksi sebelumnya. Padahal PPJB sifatnya hanya pengikatan saja belum ada kekuatan, namun jika dibuat ke akta jual beli, pertanyaan saya adalah: 1. Apakah memang prosedurnya harus dibuat PPJB dulu? 2. Apakah SHM yang induk 128 m2 harus dipecah dulu baru dibuatkan akta jual beli setelah pecah baru dibuat AJB? 3. Apakah memungkinkan jika mau skip PPJB? Terima kasih.
Intisari Jawaban
Pada prinsipnya peralihan hak atas tanah tidak mengharuskan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”). PPJB merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli dengan Akta Jual Beli (“AJB”).
 
Perlu diketahui, jika mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik. 
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika