Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Aturan Penyelenggaraan RUPS dan Akibatnya Jika Lalai Dilaksanakan

Aturan Penyelenggaraan RUPS dan Akibatnya Jika Lalai Dilaksanakan

PERTANYAAN

Apa hukumnya jika lalai melaksanakan RUPS tahunan? Tahun lalu PT tempat saya menanam saham tidak melaksanakan RUPS tahunan. Saya juga ingin bertanya, adakah aturan soal kuorum untuk pelaksanaan RUPS tahunan? Mohon dijelaskan aturan soal hal-hal prinsip/penting dalam pelaksanaan RUPS suatu PT.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pelaksanaan RUPS dalam sebuah Perusahaan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Agustus 2002.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Aturan Penyelenggaraan RUPS

    Rapat umum pemegang saham (“RUPS”) merupakan organ yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham pada perseroan terbatas (“PT”), sehingga RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Misalnya, direksi saja atau direksi bersama-sama dengan dewan komisaris tidak berwenang (unauthorized) untuk memutuskan dan menentukan penggunaan laba bersih perseroan. Yang berwenang (authorized) menentukan dan memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan besarnya jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain adalah RUPS. Dalam hal ini, RUPS sebagai penentu utama dalam penentuan penggunaan laba bersih PT.[2]

    Kemudian, mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS yaitu terletak pada pemanggilan dan kuorum rapat pada RUPS. Adapun, tata cara pemanggilan RUPS adalah sebagai berikut :

    1. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.[3]
    2. Apabila direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS atas adanya surat tercatat tentang permintaan pemegang saham atau dewan komisaris untuk penyelenggaraan RUPS, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.[4]
    3. Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan surat tercatat yang telah diajukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.[5]
    4. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.[6]
    5. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.[7]
    6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan pengaturan terkait jangka waktu dan pengumuman dalam surat kabar dan surat tercatat serta agenda rapat, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.[8]

    Selanjutnya, berkenaan dengan prinsip penyelenggaraan RUPS, Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU PTmengatur bahwa pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya (one share one vote), kecuali bagi pemegang saham tanpa hak suara.

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat sah kuorum RUPS adalah sebagai berikut:[9]

    1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
    2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
    3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
    4. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
    5. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
    6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
    7. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
    8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
    9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.

    Khusus terkait agenda perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan diatur melalui Pasal 88 dan Pasal 89 UU PT. Sepanjang anggaran dasar PT tidak mengatur lain, aturan tersebut juga berlaku mutatis mutandis bagi PT terbuka.

    Selanjutnya, setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Hal ini diatur di dalam Pasal 90 UU PT.

    Berdasarkan uraian di atas, maka ada 3 faktor untuk menyatakan keabsahan RUPS, yaitu:

    1. Dilakukan melalui undangan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham;
    2. Pelaksanaannya harus memenuhi kuorum rapat yang telah ditentukan oleh UU PT dan/atau anggaran dasar;
    3. Setiap penyelenggaraan RUPS dibuat dengan risalah RUPS dan/atau untuk penyelenggaraan RUPS dengan agenda tertentu maka harus dilakukan dengan akta notaris.

    Akibat Hukum Jika Lalai Melaksanakan RUPS Tahunan

    Pasal 78 ayat (2) UU PT secara jelas mengatur bahwa RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diajukan adalah laporan tahunan dari direksi yang telah disetujui oleh komisaris.[10]

    Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, penyelenggaraan RUPS adalah tanggung jawab direksi. Sehingga jika direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS, berdasarkan Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atau secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

    Selain itu, agenda RUPS tahunan adalah pembahasan laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:[11]

    1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
    2. laporan mengenai kegiatan perseroan;
    3. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
    5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
    6. nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
    7. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

    Berdasarkan laporan tahunan tersebut, maka akan diputuskan besaran pembagian dividen. Besarnya dividen yang dibagikan ditentukan berdasarkan laba yang telah terakumulasi pada pos laba ditahan yang ada pada laporan posisi keuangan (neraca). Dengan kata lain, dividen hanya dapat dibagikan setelah dilakukannya pelaporan keuangan PT oleh direksi dan diperiksa pemegang saham dalam RUPS tahunan.[12]

    Jika RUPS tidak dilaksanakan, maka pembagian dividen tidak dapat dilakukan dan hal ini menyalahi aturan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT yang menyatakan bahwa salah satu hak pemegang saham adalah memperoleh dividen.

    Kemudian, disarikan dari artikel RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?, jika RUPS tahunan belum terselenggara, maka tanggung jawab perseroan pada tahun tersebut belum selesai. Sehingga seluruh laporan pertanggungjawaban dan segala yang dilakukan direksi pada tahun tersebut tidak dapat dinyatakan sah.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013.

    [1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

    [2] Lihat Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT

    [3] Pasal 79 ayat (3) jo. Pasal 82 ayat (1) UU PT

    [4] Pasal 79 ayat (6) dan (7) UU PT

    [5] Pasal 80 ayat (1) UU PT

    [6] Pasal 82 ayat (2) UU PT

    [7] Pasal 82 ayat (3) UU PT

    [8] Pasal 82 ayat (5) UU PT

    [9] Pasal 86 UU PT jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 (hal. 37 – 38)

    [10] Pasal 66 ayat (1) UU PT

    [11] Pasal 66 ayat (2) UU PT

    [12] Pasal 66 dan Pasal 67 UU PT

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000