Kamis, 24 January 2019

Cara Mengajukan Permohonan Paten

Cara Mengajukan Permohonan Paten

Pertanyaan

Gimana proses mengajukan paten?

Ulasan Lengkap

 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”).
 
Memang persoalan akan muncul bila si inventor tidak mengajukan permohonan atas hasil invensinya. Bila di kemudian hari ada orang lain yang meniru, maka ia tidak bisa menuntut ke pengadilan. Lebih runyam lagi, selama hasil karyanya dipakai orang lain, penemu asli tidak boleh mengklaim atas paten terhadap karya tersebut.
 
Perlu dipahami bahwa permohonan adalah permohonan paten atau paten sederhana yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[1]
 
Berikut adalah mekanisme mengenai proses pengajuan permohonan paten yang kami rangkum dari peraturan perundang-undangan dan dari artikel Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten yang kami akses melalui laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual:
 
  1. Permohonan
  1. Perlu dipahami bahwa paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang tarifnya dapat dilihat melalui laman PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.[2] Dasar hukum untuk permohonan secara elektronik adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (“Permenkumham 42/2016”).
  2. Permohonan diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir permohonan yang dapat diunduh melalui laman Formulir Terkait Permohonan Paten dan diketik rangkap 2 dan melampirkan dokumen persyaratan.[3]
  3. Permohonan paling sedikit memuat:[4]
  1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor;
  3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum;
  4. nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum;
  5. nama, dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan
  6. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
  1. Permohonan tersebut harus dilampiri persyaratan:[5]
    1. judul invensi;
    2. deskripsi tentang invensi;
    3. klaim atau beberapa klaim invensi;
    4. abstrak invensi;
    5. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
    6. surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
    7. surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor;
    8. surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
    9. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik
  2. Lebih rincinya seluruh persyaratan dalam permohonan paten tersebut dijelaskan dalam laman Pengenalan Paten-DJKI, di mana pemohon wajib melampirkan:
    1. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa;
    2. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor;
    3. deskripsi permohonan paten dibuat rangkap 2 dan mencakup:[6]
      • judul invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah;
      • bidang teknik invensi, memuat secara umum dimana invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya;
      • latar belakang invensi, harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan invensi tersebut;
      • ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yang diungkapkan dalam klaim;
      • uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat;
      • uraian lengkap invensi, merupakan suatu pengungkapan invensi yang selengkap-lengkapnya, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak diungkapkan;
      • klaim (dibuat pada halaman terpisah), memuat pokok invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia;
      • abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata.
    4. gambar, apabila ada dibuat rangkap 2: hanya memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari invensi, tetapi tidak boleh terdapat kata-kata penjelasan;
    5. bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 2, apabila diajukan dengan hak prioritas;
    6. terjemahan uraian invensi dalam bahasa Inggris, apabila invensi tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris;
    7. bukti pembayaran biaya permohonan paten;
  3. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar ditentukan sebagai berikut:
  1. setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
  2. deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, ukuran A4, berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
    • batas atas: 2 cm
    • batas bawah: 2 cm
    • batas kiri: 2,5 cm
    • batas kanan: 2 cm
  3. kertas A4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilap dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
  4. setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;
  5. pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;
  6. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran spasi 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
  7. tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan;
  8. gambar harus menggunakan tinta cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
    • batas atas: 2,5 cm
    • batas bawah: 1 cm
    • batas kiri: 2,5 cm
    • batas kanan: 1,5 cm
  9. seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
  10. setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.
 
  1. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
Permohonan pendaftaran paten tersebut wajib dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.[7]
 
Jika hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen telah lengkap, pemohon akan memperoleh kode billing melalui sistem informasi kekayaan intelektual dan melakukan pembayaran dalam waktu 3 (tiga) hari kalender, jika melampaui batas waktu tersebut maka kode billing tersebut dinyatakan tidak berlaku.[8]
 
  1. Pembayaran
Pemohon melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos persepsi yang menggunakan sistem SIMPONI.[9]
 
Pembayaran pada bank persepsi atau pos persepsi tersebut dilakukan melalui:[10]
    1. tunai, melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi SIMPONI Kementerian Keuangan; atau
    2. nontunai, melalui anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking (IB), dan EDC.
 
  1. Loket Permohonan
Kemudian pemohon menyerahkan:
  1. Formulir yang telah diisi lengkap
  2. Kelengkapan permohonan, dan
  3. Bukti pembayaran dari BRI
 
Kemudian petugas loket memberikan tanda terima permohonan.[11]
 
Berdasarkan laman Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten, bukti/tanda telah mengajukan permohonan bukan merupakan Sertifikat Paten. Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Paten hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.
 
Referensi:
  1. PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016, diakses pada 21 Januari 2019, pukul 15.46 WIB;
  2. Formulir Terkait Permohonan Paten, diakses pada 21 Januari 2019, pukul 16.14 WIB;
  3. Pengenalan Paten-DJKI, diakses pada 21 Januari 2019, pukul 16.28 WIB;
  4. Prosedur/Diagram Alir Permohonan Paten, diakses pada 21 Januari 2019, pukul 17.10 WIB.

[1] Pasal 1 angka 4 dan angka 17 UU Paten
[2] Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Paten
[3] Pasal 4 Permenkumham 42/2016
[4] Pasal 25 ayat (1) UU Paten
[5] Pasal 25 ayat (2) UU Paten
[6] Pasal 25 ayat (2) UU Paten
[7] Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Permenkumham 42/2016
[8] Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenkumham 42/2016
[9] Pasal 7 Permenkumham 42/2016
[10] Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 42/2016
[11] Pasal 9 Permenkumham 42/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua