Pidana
Perbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan

PERTANYAAN
Apakah perbedaan dan persamaan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan?



Apakah perbedaan dan persamaan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H., dan dipublikasikan pertama kali pada Senin, 27 September 2010, yang pertama kali dimutakhirkan pada Kamis, 27 Oktober 2022.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Jika dalam perdata dikenal dengan surat gugatan, maka dalam perkara pidana ada surat dakwaan. Lantas, apa yang dimaksud dengan surat dakwaan?
Dalam hukum acara pidana, surat dakwaan dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum dan menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan serta dasar putusan hakim.
Lebih lanjut, Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa surat dakwaan adalah dasar hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat dakwaanlah hakim akan memutuskan (hal. 167).
Sedangkan menurut A. Karim Nasution yang dikutip artikel Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya menerangkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Jika ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.
Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP, suatu putusan pemidanaan haruslah didasarkan pada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Selain itu, ketika hakim melakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, maka majelis harus didasarkan atas surat dakwaan.[1]
Menurut M. Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (hal. 117) ketua sidang “memerintahkan” penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan yang menjadi langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan rekuisitor.
Kemudian, merujuk pada Pasal 155 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan dibacakan pada saat permulaan sidang, atas permintaan hakim ketua.
Adapun, fungsi surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni bagi hakim, bagi penuntut umum, dan bagi terdakwa:[2]
Selanjutnya, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 143 KUHAP yaitu:[3]
Selain syarat formil, ditetapkan pula syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.[4]
Terkait dengan bentuk-bentuk surat dakwaan terdapat lima bentuk surat dakwaan, yakni tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi.
Secara yuridis, pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis[5] yang dituangkan dalam surat tuntutan.
Lantas apa yang dimaksud dengan surat tuntutan? Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan alat-alat bukti di persidangan dan kesimpulan penuntut umum.
Mengenai isi dari surat tuntutan, dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan. Namun, dalam praktik, isi surat tuntutan pidana adalah sebagai berikut.
Menjawab pertanyaan Anda terkait apa perbedaan surat dakwaan dan surat tuntutan serta persamaannya adalah sebagai berikut.
Aspek | Surat Dakwaan | Surat Tuntutan |
Perbedaan |
|
|
Persamaan |
|
Demikian jawaban dari kami terkait apa yang dimaksud dengan surat dakwaan dan surat tuntutan, serta perbedaan dan persamaan keduanya, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
[2] Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan (“SE Jaksa Agung 4/1993”)
[3] SE Jaksa Agung 4/1993 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHAP
[4] SE Jaksa Agung 4/1993 jo. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP
[5] Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP