Bisakah Pimpinan Kantor Cabang Tanda Tangan Perjanjian Kredit?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Bank Mengubah Data Nasabah secara Sepihak

10 Sep, 2026

Bank Blokir Simpanan Nasabah karena Kredit Macet, Bolehkah?

20 Jan, 2025

Bisakah Barang Agunan Bank Diletakkan Sita Jaminan?

27 Jun, 2024

Hal-hal yang Harus Disiapkan Jika Pindah KPR Bank

06 Mei, 2024

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wewenang Kantor Cabang Bank Tanda Tangani Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Robaga Gautama Simanjuntak dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Maret 2011.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kantor cabang berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK 12/2021 adalah kantor bank berbadan hukum indonesia (“bank BHI”) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank BHI atau kepada kantor bank BHI lain berdasarkan struktur pengorganisasian pada bank BHI, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat kantor cabang melakukan usaha.

Sebagai informasi, kantor cabang adalah salah satu jaringan kantor yang dapat didirikan oleh bank BHI di samping kantor wilayah, kantor cabang pembantu, kantor fungsional dan kantor di luar negeri.^[1]

Lebih lanjut, kantor cabang dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada nasabah dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan terminal perbankan elektronik baik secara menyeluruh atau sebagian.^[2]

Adapun antara kantor cabang dengan kantor pusat dapat dikatakan terbangun hubungan yang vertikal, artinya sebuah kantor cabang harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh kantor pusat.

Karena suatu kantor cabang merupakan “perpanjangan tangan” dari kantor pusat, maka kantor cabang tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Hal ini karena yang dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, sesungguhnya hanyalah direksi perseroan terbatas (“PT”).

Pasal 98 ayat (1) UU PT secara tegas mengatur bahwa untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan tanggung jawab direksi. Kami berpendapat bahwa hal ini juga termasuk tindakan hukum untuk menandatangani perjanjian kredit.

Namun demikian, agar keleluasaan menjalankan tujuan PT (bank) bisa terlaksana dengan baik oleh sebuah kantor cabang, Pasal 103 UU PT mengizinkan direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada 1 orang atau lebih karyawan perseroan, dalam hal ini pimpinan cabang atau pejabat lain yang ditunjuk pada cabang, untuk melakukan tindakan hukum hukum (menandatangani perjanjian kredit) sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Dengan demikian, untuk menandatangani sebuah perjanjian kredit, maka seorang pimpinan cabang harus memiliki instrumen surat kuasa dari direksi atau kantor pusat bank. Dengan adanya surat kuasa tersebut maka pimpinan cabang bisa mewakili perseroan dalam menandatangani perjanjian kredit dan/atau surat kuasa lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjanjian kredit tersebut.

Meskipun tidak secara tegas menyebutkan terkait pemberian surat kuasa dari direksi, namun penting adanya peran direksi dalam memberikan persetujuan tertulis untuk pemberian persetujuan kredit. Hal ini ditegaskan dalam Bab IV Huruf CLampiran POJK 42/2017 (hal. 23 – 24) yang menyebutkan bahwa persetujuan kredit memerlukan adanya keputusan direksi yang dituangkan secara tertulis khususnya terkait pengaturan dan penetapan batas wewenang dalam menyetujui pemberian kredit.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atas Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

^[1] Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum (“POJK 12/2021”)

^[2] Pasal 57 POJK 12/2021