Seorang laki-laki dilaporkan ke Polsek melakukan pencabulan, si pelapor mengaku sebagai korban kemudian pihak Polsek menindaklanjuti laporan tersebut. Bisakah pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi korban tanpa didampingi alat bukti yang sah lainnya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan yang dibuat oleh Elida Damaiyanti Napitupulu, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 April 2013.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada tataran undang-undang, rujukan utama mengenai penyidikan diatur di dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Untuk memperkaya wawasan Anda, dalam artikel ini, kami juga akan membandingkan ketentuannya dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]
Pasal 1 angka 5 20 UU 1/2025 | Pasal 1 angka 2 KUHAP lama |
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. | Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. |
Sebelum tahap penyidikan, polisi akan melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.[3]
Lantas, apakah pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan berdasarkan keterangan saksi korban saja tanpa didampingi alat bukti?
Untuk menjawab hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana.[4] Begitu pula penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.[5]
Kemudian, menurut Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 6/2019, dasar bagi pihak kepolisian melakukan penyidikan adalah laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
Lalu, apa definisi dari laporan?
Pasal 1 angka 45 20 UU 1/2025 | Pasal 1 angka 24 KUHAP lama |
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada penyelidik, penyidik Polri, PPNS, atau penyidik tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. | Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. |
Berdasarkan pengertian laporan tersebut, peristiwa yang dilaporkan, belum tentu perbuatan yang dimaksud merupakan suatu tindak pidana. Sehingga, perlu dilakukan penyelidikan untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
Setelah penyelidikan dilakukan dan suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan[6] untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti tersebut, dapat digunakan untuk menemukan tersangka.
Adapun, jenis alat bukti dalam hukum acara pidana diatur di dalam Pasal 235 UU 20/2025, yaitu:
Jenis alat bukti dalam KUHAP baru di atas berbeda dengan KUHAP lama yang hanya mengenal 5 jenis alat bukti. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kami sampaikan bahwa korban tindak pidana dapat melaporkan suatu peristiwa kepada polisi. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan.
Dengan demikian, meskipun hanya berdasarkan pada kesaksian korban saja, secara aturan, laporan tetap akan diproses melalui tahap penyelidikan. Hal ini karena menerima laporan adalah tugas dan wewenang dari penyidik. Jika diputuskan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, penyidik akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti lainnya dan menemukan tersangka.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian Jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 362 UU 20/2025
[3] Lihat Pasal 1 angka 8 UU 20/2025. Secara historis, ketentuan ini dulu diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
[4] Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2025
[5] Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 20/2025
[6] Pasal 18 ayat (2) UU 20/2025
