Ketentuan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk WNA

Bacaan 5 Menit
Ketentuan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk WNA
Pertanyaan

Dapatkah warga negara asing mempunyai hak milik atas satuan rumah susun?

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul WNA dan Hak Milik Atas Sarusun yang dipublikasikan pertama kali pada 24 Mei 2013.

Menjawab pertanyaan Anda, mengenai kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing ("WNA") berkaitan dengan asas yang dianut oleh Indonesia, yakni yang dikenal sebagai asas “Larangan Pengasingan Tanah”. Irma Devita Purnamasari dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas “Larangan Pengasingan Tanah” adalah tanah-tanah di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau orang perseorangan Indonesia. Jika mengacu pada asas tersebut, tentu saja orang asing tidak bisa memiliki tanah di Indonesia (hal. 41). Namun, apakah orang asing mutlak tidak dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia?

Untuk menjawab ini kita perlu mengacu pada sejumlah peraturan yang mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah oleh WNA. Berikut akan kami jelaskan mengenai peraturan-peraturan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Anda mengenai dapatkah WNA mempunyai hak milik atas satuan rumah susun.

Pengaturan kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (“HMSRS”) memiliki keterkaitan dengan adanya sertifikat hak milik satuan rumah susun (“SHM sarusun”). Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan SHM sarusun. Mengenai definisi SHM sarusun dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berbunyi:

Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

Menjawab pertanyaan Anda, Pasal 144 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan dengan jelas bahwa HMSRS dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kepemilikan satuan rumah susun oleh WNA hanya diberikan di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.

Lalu, perihal izin yang dimaksud dalam pasal di atas, Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”) menyatakan WNA yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian merupakan WNA yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sarusun yang dapat dimiliki oleh WNA terbatas pada rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah:[1]

  1. hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah negara;
  2. hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan; atau
  3. hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik.

Selain itu, sarusun tersebut harus merupakan sarusun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.[2]

Perlu digarisbawahi kepemilikan sarusun oleh WNA diberikan dengan batasan:[3]

  1. minimal harga;
  2. luas bidang tanah;
  3. jumlah bidang tanah atau unit sarusun; dan
  4. peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian.

Batasan-batasan tersebut kemudian ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.[4] Adapun hingga saat artikel ini diterbitkan, peraturan menteri yang mengatur hal terkait adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

Referensi:

Irma Devita Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.


[1] Pasal 71 ayat (1) PP 18/2021

[2] Pasal 71 ayat (2) PP 18/2021

[3] Pasal 72 PP 18/2021

[4] Pasal 73 PP 18/2021

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika