Bolehkah Transfer Data Nasabah Antar Bank?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Bank Lain? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 23 November 2013, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Aqida Sabrina, S.H., LLM pada 15 November 2022.

KLINIK TERKAIT

Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

15 Sep, 2026

Hukumnya Bank Mengubah Data Nasabah secara Sepihak

10 Sep, 2026

Aturan Pemblokiran Rekening Bank

28 Agt, 2026

Dapatkah Prinsip Kerahasiaan Bank Membatasi Penyidikan KPK?

21 Apr, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Rahasia Bank

Keterangan yang Anda sampaikan dalam pertanyaan berhubungan dengan aturan rahasia bank yang diatur di dalam UU Perbankan dan perubahannya. Selain itu, rahasia bank secara rinci juga diatur dalam POJK 44/2024.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 POJK 44/2024, rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan serta nasabah investor dan investasi dari nasabah investor.

Bagi bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya.[1] Kemudian, dalam hal:[2]

1. nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur;
2. nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas;
3. nasabah investor sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas; atau
4. nasabah investor sekaligus sebagai nasabah debitur,

kewajiban bank dan pihak terafiliasi merahasiakan informasi mengenai nasabah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya.

Kewajiban merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya tidak berlaku untuk:[3]

1. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, nasabah dan nasabah, dan terkait dengan nasabah;
2. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
3. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
4. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis;
5. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor yang telah meninggal dunia;
6. tukar menukar informasi antar-bank;
7. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
8. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang;
10. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh lembaga penjamin simpanan;
11. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal; dan
12. penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara.

Berdasarkan uraian di atas, jawaban sederhana terhadap pertanyaan Anda adalah bank diperbolehkan untuk menukar informasi nasabah dengan bank lain. Alasannya karena, walaupun dalam hukum perbankan dikenal dengan rahasia bank, perbuatan tukar menukar informasi antar-bank merupakan tindakan yang dikecualikan dalam kewajiban merahasiakan informasi nasabah.

Lebih lanjut, menurut Pasal 23 ayat (1) POK 44/2024, dalam rangka tukar menukar informasi, direksi bank atau yang setara dapat memberitahukan rahasia bank, kepada bank lain.

Perlu diingat bahwa pertukaran informasi antar-bank hanya boleh dilakukan untuk tujuan:[4]

1. pelaksanaan audit internal bank atau pelaksanaan manajemen risiko;
2. pencegahan terjadinya tindak pidana yang serupa yang pernah terjadi pada bank;
3. efisiensi berbagi data dalam satu kelompok usaha misalnya sinergi perbankan;
4. penggabungan usaha atau rencana penggabungan usaha bank atau perusahaan induk keuangannya dengan perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan, pengambilalihan atau rencana pengambilalihan bank, peleburan atau rencana peleburan bank, integrasi atau rencana integrasi bank, serta pemisahan atau rencana pemisahan;
5. pertukaran informasi konglomerasi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; dan
6. penanganan tindak pidana di sektor keuangan.

Pertukaran informasi nasabah antar-bank ini dapat dilakukan secara langsung oleh bank dan/atau melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi yang difasilitasi oleh OJK.[5]

Bagi bank yang menerima informasi wajib merahasiakan informasi yang diterima.[6] Selain itu, pertukaran informasi antar-bank dilarang untuk kepentingan pemasaran.[7]

Jadi, walauapun tukar menukar informasi antar-bank diperbolehkan. Tujuan tukar menukar informasi ini limitatif, hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa tujuan. Selain itu, tukar menukar informasi dilarang jika tujuannya untuk kepentingan pemasaran.

Jika bank melakukan tukar menukar informasi antar-bank di luar tujuan yang dibolehkan, maka bank dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang dari mulai teguran tertulis sampai penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank.[8]

Selain itu, pihak utama bank dapat juga dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.[9]

Pelindungan Data Pribadi

Data perbankan nasabah merupakan data pribadi yang dilindungi UU PDP dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 33/2026. Data keuangan pribadi tergolong sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, termasuk namun tidak terbatas pada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.[10]

Dalam UU PDP, kegiatan tukar menukar informasi antar bank dapat dikategorikan dalam kegiatan pemrosesan data pribadi, yang secara luas meliputi kegiatan:[11]

1. pemerolehan dan pengumpulan;
2. pengolahan dan penganalisisan;
3. penyimpanan;
4. perbaikan dan pembaruan;
5. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
6. penghapusan atau pemusnahan.

Baca juga: Sharing Data Pribadi antar Perusahaan, Bolehkah?

Dalam hal ini, tukar menukar informasi nasabah antar bank dapat dikategorikan dalam kegiatan transfer data. Oleh karena itu, dalam melakukan transfer data tersebut pihak bank wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang didapat sebelum pihak bank melakukan kegiatan transfer data.[12]

Dasar pemrosesan data pribadi sendiri meliputi:[13]

1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh bank kepada nasabah;
2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
3. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
5. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, bank dapat mendasarkan pemrosesan data pribadi berdasarkan poin a, c, e atau f. Lebih lanjut, bank sebagai pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data lainnya dengan menerapkan prinsip pelindungan data pribadi.[14]

Guna mendapatkan persetujuan pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana poin a, bank wajib menyampaikan informasi kepada nasabah berupa:[15]

1. legalitas dari pemrosesan data pribadi;
2. tujuan pemrosesan data pribadi;
3. jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses;
4. jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi;
5. rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;
6. jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan
7. hak subjek data pribadi.

Pada umumnya, perolehan persetujuan pemberian data nasabah kepada pihak lain termasuk tukar menukar informasi antar bank ini disebutkan melalui syarat dan ketentuan dan/atau persetujuan pemrosesan data/informasi nasabah yang terdapat dalam formulir pembukaan rekening. Oleh karena itu, kami menyarankan agar nasabah perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal yang dicantumkan pada saat pembukaan rekening.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.

[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank (“POJK 44/2024”).

[2] Pasal 2 ayat (2) POK 44/2024.

[3] Pasal 3 POJK 44/2024.

[4] Pasal 23 ayat (2) POK 44/2024.

[5] Pasal 23 ayat (3) POK 44/2024.

[6] Pasal 23 ayat (5) POJK 44/2024.

[7] Pasal 23 ayat (6) POJK 44/2024.

[8] Pasal 26 ayat (1) dan (2) POJK 44/2024.

[9] Pasal 26 ayat (3) POK 44/2024.

[10] Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).

[11] Pasal 16 ayat (1) UU PDP.

[12] Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”).

[13] Pasal 20 ayat (1) UU PDP.

[14] Pasal 55 UU PDP.

[15] Pasal 21 ayat (1) UU PDP.