Terlambat Urus Akta Kelahiran? Begini Langkahnya

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Langkah Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Maret 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 21 Januari 2021.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pelaporan Kelahiran

Pada dasarnya, menurut UU Adminduk dan perubahannya, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 60 hari sejak kelahiran.^[1] Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.[2]

Adapun pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud di atas yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.[3]

Selain itu, batas waktu pelaporan kelahiran juga diatur dalam peraturan daerah. Sebagai contoh, apabila Anda tinggal di Surabaya, ketentuan pelaporan akta kelahiran ini secara khusus diatur dalam Perda Surabaya 6/2019, yakni setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua, wali atau saudara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, paling lambat 60 hari sejak kelahiran.^[4]

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas setempat.^[5]

Lantas, jika terlambat urus akta kelahiran, apakah akan dikenakan denda?

Denda Keterlambatan Pembuatan Akta Kelahiran

Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Adminduk, penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa penting, dalam hal ini kelahiran, akan dikenai denda administratif paling banyak Rp1 juta.

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perda Surabaya 6/2019, yakni setiap orang tua, wali atau saudara dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100 ribu, apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kelahiran.

Untuk itu, kami menyarankan sebaiknya Anda perlu menilik kembali peraturan daerah setempat terkait ada tidaknya denda atas keterlambatan pelaporan kelahiran.

Persyaratan Dokumen untuk Mencatat Kelahiran WNI

Adapun persyaratan dokumen untuk mencatat kelahiran Warga Negara Indonesia (“WNI”) diatur dalam Perpres 96/2018, yaitu:^[6]

1. surat keterangan kelahiran;
2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
3. Kartu Keluarga (“KK”); dan
4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”).

Sama halnya seperti batas waktu pelaporan kelahiran dan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran, persyaratan pencatatan kelahiran juga diatur tersendiri di masing-masing daerah.

Merujuk pada Peraturan Wali Kota Surabaya 42/2007, persyaratan pencatatan kelahiran bagi penduduk WNI adalah:^[7]

1. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit;
2. KK dan KTP orang tua bayi (WNI dan orang asing tinggal tetap);
3. Surat keterangan kelahiran dari lurah;
4. Akta perkawinan/surat nikah orang tua;
5. Akta kelahiran ibu bagi yang lahir di luar nikah;
6. Berita Acara Kepolisian setempat (bagi anak lahir yang tidak diketahui orang tuanya);
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (“SKTT”) orang tua bayi (bagi orang asing status tinggal terbatas);
8. Dokumen imigrasi orang tua bayi (bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan).

Setelah semua persyaratan dokumen terpenuhi, Anda dapat langsung mengurus pelaporan kelahiran di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, namun, penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.^[8]

Sebagai informasi, warga Surabaya dapat mengakses laman Klampid Dispendukcapil Surabaya untuk mengajukan permohonan akta kelahiran secara mandiri. Sebelum mengajukan, pemohon perlu melakukan log-in terlebih dahulu melalui Klampid New Generation.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Referensi:

1. Klampid Dispendukcapil Surabaya, yang diakses pada 9 September 2025, pukul 20.26 WIB;
2. Klampid New Generation, yang diakses pada 10 September 2025, pukul 11.00 WIB.