Selasa, 18 Desember 2018

Kewajiban Perusahaan Mengubah KBLI Menjadi yang Baru

Kewajiban Perusahaan Mengubah KBLI Menjadi yang Baru

Pertanyaan

Perusahaan kami masih menggunakan KBLI lama dan belum memiliki NIB. Apakah mengubah KBLI lama menjadi KBLI 2017 harus melalui Notaris atau dapat langsung ke DPMPSTP? Apakah hal tersebut termasuk mengubah anggaran dasar? Sekedar informasi, perusahaan kami berdiri tahun 2016.

Ulasan Lengkap

 
Sebelum menjawab permasalahan Anda, mari kita pahami dahulu apa itu Nomor Induk Berusaha (“NIB”). Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”), dijelaskan bahwa NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (“OSS”) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
 
Dalam pelaksanaannya, NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.[1] NIB juga berlaku sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.[2]
 
NIB sendiri tidak bisa dipisahkan dari sistem perizinan terbaru yang diluncurkan oleh pemerintah berdasarkan PP 24/2018. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (“OSS”) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.[3]
 
Untuk mendapatkan NIB, maka pelaku usaha non-perseorangan baik badan usaha maupun badan hukum harus mengisi identitas berikut:[4]
  1. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  2. bidang usaha;
  3. jenis penanaman modal;
  4. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
  5. lokasi penanaman modal;
  6. besaran rencana penanaman modal;
  7. rencana penggunaan tenaga kerja;
  8. nomor kontak badan usaha;
  9. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
  10. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
  11. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018 di atas, salah satu syarat untuk mendapatkan NIB adalah mengisi data bidang usaha. Dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018, disebutkan bahwa “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dengan kata lain, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha non-perseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan NIB.
 
Saat ini, Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017 yang bersandar pada  Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”). Mengingat baru diundangkan pada 8 Maret 2017, maka menjadi sesuatu yang normal jika banyak perusahaan yang sudah beroperasi sebelum 2017 belum menggunakannya.
 
Sebagaimana kita tahu bahwa perbedaan KBLI 2017 dan KBLI sebelum 2017 terletak pada jumlah digit angka. Pada KBLI 2017 jumlah angka untuk menjelaskan bidang usaha sebanyak 5 digit angka, sementara pada KBLI sebelum 2017 hanya sebanyak 4 digit angka. Perbedaan inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika hendak mendapatkan NIB dari sistem OSS.
 
Berdasarkan pengalaman Easybiz, permasalahan bukan hanya pada perbedaan jumlah digit angka saja. Pada praktiknya, ada juga perbedaan jenis izin pada bidang usaha berdasarkan KBLI 2017 dan KBLI sebelum 2017. Misalnya saja pada bidang usaha periklanan dengan kode 7310 pada KBLI sebelum 2017 jenis izinnya berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun dalam KBLI 2017 versi OSS, kodenya menjadi 73100 dan jenis izin yang harus dimiliki adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 
Masuknya kode 73100 menjadi TDUP ini tentu bermasalah karena berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (“Permenpar 10/2018”), kode tersebut tidak masuk dalam ranah Kementrian Pariwisata. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaku usaha biasanya harus datang langsung ke Lembaga OSS untuk mendapatkan solusi. Sebagai catatan, kode 73100 kini izin usahanya masih belum dikelompokkan dalam laman OSS.
 
Pemerintah menyadari mengenai perbedaan pemakaian KBLI 2017 dan sebelum 2017 yang dialami para pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS (“Pengumuman Bersama”). Surat pengumuman ini sendiri dilakukan pada tanggal Jakarta, 11 Oktober 2018.
 
Salah satu poin dari pengumuman bersama tersebut adalah pengakuan mengenai adanya perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya NIB pada Sistem OSS.
 
Kemudian pada Poin e Pengumuman Bersama dijelaskan bahwa untuk mengatasi hal tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
 
Maksud dan tujuan sebuah perseroan terbatas (“PT”), umumnya dicantumkan dalam Pasal 3 dalam Akta Pendirian Perusahaan. Pasal 3 ayat (1) dalam Akta Pendirian Perusahaan misalnya wajib mencantumkan maksud dan tujuan yang harus diisi sesuai dengan KBLI 2017. Dalam Pasal 3 ayat (2), maksud dan tujuan terebut diuraikan sesuai dengan deskripsi bidang usaha dalam KBLI 2017. Jika maksud dan tujuan dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut belum sesuai dengan KBLI 2017 atau diisi dengan KBLI sebelum 2017, maka harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pengumuman Bersama di atas.
 
Selain menyesuaikan dalam Akta Pendirian Perusahaan, proses menginput data ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum juga harus diperhatikan. Karena proses ini ada dalam kewenangan notaris pembuat Akta Pendirian Perusahaan, maka pelaku usaha harus memastikan bahwa kode KBLI yang di-input oleh notaris sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dan telah sesuai dengan KBLI 2017.
 
Adapun penyesuaian dalam Akta Pendirian Perusahaan yang harus dilakukan tetap wajib melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).[5]
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 24 ayat (2) PP 24/2018
[2] Pasal 25 ayat (1) PP 24/2018
[3] Pasal 1 angka 5 PP 24/2018
[4] Pasal 22 ayat (2) PP 24/2018
[5] Poin e Pengumuman Bersama

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Easybiz
MITRA : Easybiz
Bisnis menjadi mudah
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua