Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Sigar Aji Poerana, S.H., dan dipublikasikan pertama kali pada 25 November 2019.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Kejahatan Transnasional

Istilah “transnasional” digunakan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (“UNCATOC”). Sebagai informasi, Indonesia telah mengesahkan UNCATOC melalui UU 5/2009 dengan pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 35 ayat (2) UNCATOC.[1]

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) UNCATOC mengatur bahwa:

For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:

1. It is committed in more than one State;
2. It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;
3. It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or
4. It is committed in one State but has substantial effects in another State.

Jika diterjemahkan secara bebas, pasal di atas memiliki arti bahwa tindak pidana bersifat transnasional jika:

1. dilakukan di lebih dari satu negara;
2. dilakukan di satu negara, tetapi bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain;
3. dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
4. dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

Peng Wang dan Jingyi Wang, sebagaimana dikutip James N. Mitchell dalam artikel Transnational Organised Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation (hal. 176) menggunakan istilah transnational organised crime (kejahatan transnasional terorganisir) sebagai berikut.

…behaviour of ongoing organizations that involves two or more nations, with such behaviour being defined as criminal by at least one of these nations.

Terjemahan bebas dari pernyataan di atas yaitu kejahatan transnasional terorganisasi adalah perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidak-tidaknya menurut salah satu negara.

Sedangkan menurut Tolib Effendi dalam buku Hukum Pidana Internasional (hal. 28), tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang pada dasarnya bersifat nasional, namun mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara.

Pengertian Kejahatan Internasional

Sedangkan pengertian kejahatan internasional dapat dilihat dalam uraian Robert Cryer (et al.) dalam buku An Introduction to International Criminal Law and Procedure (hal. 4), yang menerangkan bahwa:

Another, and more substantive, approach to determining the scope of ‘international criminal law’ is to look at the values which are protected by international law’s prohibitions. Under this approach, international crimes are considered to be those which are of concern to the international community as a whole (a description which is not of great precision), or acts which violate a fundamental interest protected by international law.

Artinya, kejahatan internasional adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional.

Anis Widyawati dalam buku Hukum Pidana Internasional (hal. 47) menjelaskan beberapa ciri pokok yang membedakan apakah suatu perbuatan atau tindakan merupakan tindak pidana/kejahatan internasional atau bukan.

Ciri pokok yang dimaksud adalah tindakan tersebut harus mengandung unsur-unsur internasional serta harus diukur apakah mengandung unsur necessity element. Dengan perkataan lain, tindakan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat bangsa-bangsa atau masyarakat internasional atau delicto ius gentium, dan memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana dimaksud memerlukan penanganan secara internasional, sehingga terhadap pelaku kejahatan tersebut, setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut, serta mengadili pelaku kejahatan di mana pun kejahatan dilakukan (hal. 47).

Bentuk-bentuk Kejahatan Transnasional dan Internasional

Menjawab inti pertanyaan Anda, Robert Cryer (et al.) dalam buku yang sama menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan jelas antara tindak pidana transnasional dan tindak pidana internasional (hal. 4). Namun menurut hemat kami, perbedaannya setidaknya dapat dilihat melalui klasifikasi tindak pidananya.

Beberapa contoh tindak pidana transnasional, di antaranyaperdagangan narkotika, pembajakan kapal, perbudakan, terorisme, penyiksaan, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia.[2]

Sementara itu, klasifikasi kejahatan internasional dapat merujuk pada Rome Statute of the International Criminal Court (“Rome Statute”) atau dikenal dengan Statuta Roma, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.[3] Dalam Statuta Roma diterangkan berbagai jenis kejahatan, yaitu:

1. genosida (Pasal 6 Statuta Roma);
2. kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma);
3. kejahatan perang (Pasal 8 Statuta Roma); dan
4. agresi (Pasal 8bis Statuta Roma).

Dalam Statuta Roma, kami tidak menemukan bahwa kejahatan internasional sebagaimana telah diterangkan harus selalu dilakukan lintas batas negara, dilakukan oleh orang yang bukan warga negara terkait, atau melibatkan dua negara atau lebih dalam perbuatannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh warga negara sendiri di dalam suatu negara dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Sebagai contoh, Pasal 8 ayat (1) Statuta Roma mengatur bahwa:

The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy, or as part of a large-scale commission of such crimes.

Artinya, Mahkamah Pidana Internasional memiliki wewenang berkaitan dengan kejahatan perang apabila dilakukan secara terencana dan dilaksanakan dalam skala besar. Menurut hemat kami, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perang yang dilakukan dalam satu negara pun tetap dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional karena menjadi wewenang Mahkamah Pidana Internasional.

Patut diperhatikan pula bahwa Robert Cryer (et al.) (hal. 281-282) menerangkan bahwa tindak pidana transnasional dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan internasional jika dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti jika memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma.

Berkaitan dengan Statuta Roma, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional, sehingga Indonesia bukan negara pihak dari lembaga tersebut.

Sebagai informasi, selain contoh kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, Bassiouni menetapkan 22 contoh kejahatan internasional, sebagai berikut:[4]

1. Aggression;
2. war crimes;
3. unlawful use of weapons;
4. crime against humanity;
5. genocide;
6. racial discrimination and apartheid;
7. slavery and related crimes;
8. torture;
9. unlawful human experimentation
10. piracy;
11. aircraft hijacking;
12. threat and use of force against internationally protected person;
13. taking of civilian hostages;
14. drug offenses;
15. international traffic in obscene publication;
16. destruction and/or theft of national treasures;
17. environmental protection;
18. theft of nuclear materials;
19. unlawful use of the mails;
20. interference of the submarine cables;
21. falsification and counterfeiting;
22. bribery of foreign public officials.

Adapun menurut Diajeng Wulan Christianti dalam buku Hukum Pidana Internasional (hal. 30-31), definisi kejahatan internasional dapat dilihat dari tujuan pengkriminalisasiannya sehingga membedakannya dengan kejahatan yang hanya berdimensi transnasional. Kejahatan internasional ditujukan untuk melindungi nilai-nilai universal semua negara, sementara kejahatan yang berdimensi transnasional hanya untuk mendorong kerja sama negara untuk menghukum tindakan tersebut.

Dengan demikian, kejahatan internasional yang murni dapat dimaknai sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional keseluruhan (crimes against the international community as a whole), sementara kejahatan transnasional dapat dimaknai sebagai kejahatan terhadap negara (crimes against the state).[5]

Lebih lanjut, perbedaan kedua jenis kejahatan di atas ternyata tidak semata-mata didasarkan pada pelanggaran nilai yang universal. Hal ini dikarenakan kejahatan yang tidak berdimensi internasional pun, misalnya pembunuhan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyentuh hati nurani manusia secara universal. Dengan kata lain, hal utama yang menjadi pembeda antara kejahatan internasional murni dengan kejahatan berdimensi transnasional adalah apakah nilai tersebut dilanggar oleh individu kepada individu atau oleh negara (langsung atau tidak langsung) kepada individu, khususnya warga negaranya.[6]

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat kami, perbedaan mendasar antara kejahatan transnasional dan internasional adalah kejahatan transnasional sifatnya lintas batas negara, karena memiliki unsur-unsur yang menyangkut dua negara atau lebih. Sementara itu, kejahatan internasional adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat internasional yang tidak selalu bersifat lintas batas negara.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime;
2. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime;

Referensi:

1. Anis Widyawati. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2014;
2. Diajeng Wulan Christianti. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2021;
3. James N. Mitchell. Transnational Organised Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation. Brawijaya Law Journal – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 3,No. 2, 2016;
4. Robert Cryer (et al).An Introduction to International Criminal Law and Procedure. New York: Cambridge University Press, 2007;
5. Romli Atmasasmita. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama, 2000;
6. Tolib Effendi. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014;
7. Rome Statute of the International Criminal Court.

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime.

[2] Robert Cryer (et al). An Introduction to International Criminal Law and Procedure. New York: Cambridge University Press, 2007, hal. 281.

[3] Robert Cryer (et al). An Introduction to International Criminal Law and Procedure. New York: Cambridge University Press, 2007, hal. 4.

[4] Romli Atmasasmita. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama, 2000, hal. 43.

[5] Diajeng Wulan Christianti. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 30-31.

[6] Diajeng Wulan Christianti. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 30-31.