Berbagai kasus pelanggaran yang diputus bersalah oleh KPPU pada akhirnya menyumbang pemasukan yang sangat besar bagi perekonomian negara. Tak tanggung-tanggung, total denda yang dikenakan dalam Putusan KPPU dari keseluruhan perkara mencapai lebih dari Rp65 miliar dengan total sumbangan terhadap PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp37,4 miliar sepanjang tahun 2020 (lihat Laptah KPPU 2020).
Sepanjang tahun 2020, setidaknya tercatat 15 perkara telah diputus KPPU, 11 perkara di antaranya diputus bersalah dan 4 perkara lainnya diputus tidak bersalah. Putusan terkait keterlambatan notifikasi merger menempati urutan pertama (60% dari total Putusan) disusul Putusan soal Persekongkolan Tender (33%).
Menariknya, imbas dari begitu giatnya KPPU sejak 2019 lalu dalam menyisir dan melakukan penindakan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban notifikasi merger dan akuisisi terbukti menumbuhkan kesadaran perusahaan untuk melakukan notifikasi pasca efektif yuridisnya keberlakuan aktivitas merger dan akuisisi perusahaan tersebut. Terbukti, nilai total transaksi merger & acquisition (M&A) yang dinotifikasikan kepada KPPU tercatat lebih dari Rp2,6 triliun.
Untuk itu dalam edisi Premium Stories kali ini akan diurai berbagai putusan yang telah dijatuhkan KPPU tersebut termasuk putusan-putusan KPPU yang telah diuji di Mahkamah Agung dan telah berstatus berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
